Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

persoalan dari sisi perbankan atau lembaga keuangan dalam mengkomuni-kasikan kepada
UMKM atau dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan subsidi, masih dalam tahap evaluasi.
Dia menjelaskan, untuk total pinjaman yang mendapatkan relaksasi sampai 6 bulan, penundaan
pokoknya sampai Rp 285 triliun, dengan total outstanding kredit penerima subsidi bunga
mencapai Rp 1.600 triliun. "Kita akan lihat bagaimana pelaksanaan sampai bulan Agustus ini,"
katanya

Begitupun untuk insentif pajak, UMKM mendapat pajak yang ditanggung pemerintah serta dalam
kredit modal kerjanya bisa meminjam lagi sampai Rp 10 miliar dan kredit modal kerja ditanggung
oleh Jamkrindo dan Askrindo.

"Makanya kita memberikan dana injeksi modal ke Jamkrindo dan Askrindo agar bisa menjamin
permintaan kredit modal kerja bagi usaha kecil menengah, yang pinjaman di bawah RplO miliar
ini, di mana 80% dari kredit risk-nya ditanggung oleh pemerintah dan 20 persen
olehbanktersebut," ujarnya.
Sri Mulyani berharap dengan adanya berbagai stimulus untuk membantu UMKM, dapat
mendorong munculnya lagi permintaan kredit modal kerja, sehingga bank berani berikan
pinjaman ke mereka.

Diskon Biaya Listrik

Kementerian ESDM kembali menggulirkan stimulus sektor kelistrikan untuk masyarakat. Kali ini,
pemerintah membebaskan biaya beban atau abonemen listrik pelanggan PT PLN (Persero) untuk
sektor sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus. Ketentuan ini tertuang dalam Surat
Menteri ESDM Nomor 1466/-26/DJL.3/2020 pada 3 Agustus 2020 lalu.

Pembebasan dan diskon energi minimum (emin) ini berlaku bagi pelanggan dengan pemakaian
energi listrik di bawah rekening minimum (40 jam), dan pembebasan biaya beban atau
abonemen.

"Insentif tersebut telah disetujui dan akan diberikan selama 6 bulan, yakni Juli hingga Desember
2020 dan akan menyasar 1,25 juta pelanggan sosial bisnis, industii dan layanan khusus" ujar
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, kemarin.

Dengan pembebasan energi minimum, pelanggan sektor sosial, bisnis dan industri yang
kapasitas listrik terpasangnya di atas 1.300 VA hanya perlu membayar tagihan sesuai jam
pemakaian, sedangkan selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah.

Sementara, skema untuk pelanggan golongan layanan khusus, disesuaikan dengan Surat
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBL). "Tetapi pelanggan sosial, bisnis dan industri yang
dayanya di bawah 1.300 VA atau sampai 900 VA, mereka dapat insentif berupa pembebasan
biaya energi minimum," ujarnya, barl/mohor/lba

107