Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 167

Judul               KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05050081/kpa-sebut-
                                    ruu-cipta-kerja-berpotensi-memperparah-konflik-agraria
                Jurnalis            Irfan Kamil
                Tanggal             2020-08-12 05:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Netral



              Narasumber

              negative  -  Dewi  Kartika  (Sekretaris  Jenderal  KPA)  Atas  nama  pengadaan  tanah  untuk
              pembangunan  dan  kepentingan  umum,  RUU  Cipta  Kerja  akan  memperparah  konflik  agaria,
              ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat

              positive - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Lewat RUU Cipta Kerja, pemerintah memperluas
              definisi  kepentingan  umum  dengan  menambahkan  kepentingan  investor  pertambangan,
              pariwisata, industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) ke dalam kategori kepentingan umum
              negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Harus diingat, tanpa RUU Cipta Kerja pun, UU
              pengadaan tanah secara praktiknya telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran

              negative  -  Dewi  Kartika  (Sekretaris  Jenderal  KPA)  Pengadaan  tanah  sering  kali
              mengesampingkan prinsip keadilan, karena bagi pihak yang menolak bentuk dan besaran ganti
              rugi, prosesnya dititipkan di Pengadilan Negeri sehingga mempermudah proses penggusuran
              tanah masyarakat



              Ringkasan

              Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti tambahan kategori kepentingan umum untuk
              pengadaan  tanah  dalam  draf  omnibus  law  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja.
              Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria.



              KPA SEBUT RUU CIPTA KERJA BERPOTENSI MEMPERPARAH KONFLIK AGRARIA

              JAKARTA,  - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti tambahan kategori  kepentingan
              umum  untuk pengadaan  tanah  dalam draf  omnibus law  Rancangan Undang-Undang (RUU)
              Cipta Kerja. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria.

              "Atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum,  RUU Cipta Kerja
              akan  memperparah  konflik  agaria,  ketimpangan,  perampasan  dan  penggusuran  tanah
                                                           166
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172