Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 176
SYARAT PENERIMA BLT KARYAWAN SWASTA TAK HARUS KE BPJS
KETENAGAKERJAAN, LAKUKAN LANGKAH INI
TRIBUNKALTIM.CO - Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) kepada karyawan swasta akan
dicairkan . Nantinya karyawan swasta yang terdaftar sebagai penerima bakal mendapatkan
bantuan Rp 600 Ribu.
Selain mempunyai gaji Rp 5 juta ke bawah ada syarat lainnya untuk penerima bantuan
Pemberian bantuan langsung tunai ( BLT ) sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan masih
menjadi perbincangan hangat.
Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi karyawan agar mendapatkan bantuan stimulus dari
pemerintah ini.
Seperti karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta, bukan PNS maupun pegawai BUMN, kemudian
juga terdaftar aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Erick Thohir yang menjadi Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional menjelaskan, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli.
Jadi bantuan ini digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," kata Menteri BUMN ini.
Dia mengimbuhkan, program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah cukup banyak
tapi saling berkesinambungan.
Contohnya seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan
sampai penyaluran kredit di sektor UMKM.
"Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama
pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini
agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit," kata Erick.
Pendataan Penerima Insentif Irvansyah Utoh Banja, selaku Deputi Direktur Bidang Hubungan
Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, pihaknya sekarang ini
sedang mendata penerima insentif jug dengan nomor rekeningnya dari perusahaan pemberi
kerja.
Dikutip dari Kompas.com, Utoh mengatakan, data rekening peserta mulai dikumpulkan oleh HRD,
Selasa (11/8).
"Kantor cabang sekarang lagi mengumpulkan data nomor rekening peserta tersebut via HRD
(perusahaan pemberi kerja)," jelas Utoh.
Dia menuturkan, data yang disetorkan pada pemerintah adalah data peserta aktif dengan upah
dibawah Rp 5 juta.
"Data yang disampaikan BP Jamsostek kepada pemerintah merupakan data peserta aktif dengan
upah dibawah Rp 5 juta, berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan dan tercatat di BP
Jamsostek," ujar Utoh.
Pemerintah akan tetap memverivikasi data para penerima BLT sendiri, walaupun pendataan
dilakukan oleh BP Jamsostek.
175
