Page 585 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Hal ini berdasarkan hasil rapat kementerian/lembaga yang awalnya hanya 13 juta pekerja yang
mendapat insentif, kemudian bertambah menjadi 15 juta lebih pekerja. Di dalamnya termasuk
pekerja non ASN tersebut.

"Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta sekarang kita perluas menjadi 15
juta lebih. Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai
pemerintah nonPNS," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Insentif bagi pegawai honorer ini, lanjut Ida, sebagai pengganti dari gaji ke-13 yang tidak mereka
dapatkan. Ditambah lagi, pegawai honorer rata-rata memiliki upah di bawah Rp 5 juta.

"Jadi dia tidak menerima gaji ke-13, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun dia
pegawai pemerintah, dia bekerja di instansi pemerintah tapi dia bukan PNS. Dan mereka juga
upahnya di bawah 5 juta. Kebanyakan mereka (non PNS) upahnya UMP," ujarnya.

Menaker sebelumnya menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja atau buruh
untuk mendapatkan bantuan insentif upah dari pemerintah sebesar Rp 600.000 per bulan.

Salah satunya ialah pekerja atau buruh penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain
pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah nonASN.

Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan melalui nomor rekening pekerja atau
buruh sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta yang akan
diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta..

584