Page 598 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 598
Judul Jangan Sedih, Pegawai Honorer Pemerintah Ikut Dapat Gaji Tambahan
Rp600 Ribu/Bulan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Pemerintah Non PNS
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/129864/34/jangan-sedih-pegawai-
honorer-pemerintah-ikut-dapat-gaji-tambahan-rp600-ribubulan-
1597129729
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-08-11 14:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Itulah kenapa pemerintah menambah jumlah penerima
bantuan yang semula hanya 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang. Alokasinya pun naik
dari Rp33,1 triliun menjadi Rp37,7 triliun
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Mereka juga tidak menerima gaji ke-13 seperti PNS. Dan tetap
mengikuti syarat, hanya mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta lah yang bisa menerima
bantuan ini
positive - Joko Widodo (Presiden) Kartu Prakerja itu untuk yang terkena PHK. Kalau yang ini tadi
untuk yang masih bekerja juga akan diberikan bantuan. Tapi yang ikut dalam BPJS
ketenagakerjaan. Insya Allah dalam seminggu dua minggu ini sudah akan keluar
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam penyaluran dana bantuan
langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per bulan , pegawai pemerintah non PNS atau pegawai
honorer pemerintah berhak untuk menerima dana bantuan tersebut. Namun, pegawai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan pegawai negeri sipil (PNS) tidak termasuk golongan pekerja
yang akan menerima bantuan dari bulan September hingga Desember 2020 itu.
JANGAN SEDIH, PEGAWAI HONORER PEMERINTAH IKUT DAPAT GAJI TAMBAHAN
RP600 RIBU/BULAN
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam penyaluran
dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per bulan , pegawai pemerintah non
PNS atau pegawai honorer pemerintah berhak untuk menerima dana bantuan tersebut. Namun,
pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pegawai negeri sipil (PNS) tidak termasuk
597
