Page 593 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 593

Dia  memastikan,  bila  nomor  rekening  15  juta  pekerja  swasta  telah  terdata  di  BPJS
              Ketenagakerjaan, maka pemerintah menargetkan  subsidi gaji  bisa dicairkan pada Agustus 2020.
              Menaker  mengakui  tantangan  yang  dihadapi  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  mengumpulkan
              nomor rekening pekerja melalui departemen sumber daya manusia atau HRD perusahaan yang
              telah terdata.

              "    Challenge    -nya  adalah  karena  teman-teman  ini  harus  menyertakan  nomor  rekeningnya.
              Karena ini akan ditransfer langsung ke penerima maka yang dibutuhkan sekarang adalah nomor
              rekening seluruh calon penerima program," kata dia.

              "Teman-teman      BPJS    Ketenagakerjaan     sedang    mensosialisasikan,    menggerakkan,
              menyampaikan kepada seluruh perusahaan-perusahaan industri untuk menyampaikan kepada
              seluruh pekerjanya agar memberikan nomor rekening," sambung Menaker.

              Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada para HRD perusahaan untuk mengumumkan sesegera
              mungkin kepada para pekerja di bawah upah Rp 5 juta agar memberikan nomor rekening mereka
              sebagai syarat. Sebelumnya, Menaker menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para
              pekerja  atau  buruh  untuk  mendapatkan  bantuan  insentif  upah  dari  pemerintah  sebesar  Rp
              600.000 per bulan.

              Syarat tersebut yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar
              sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  masih  aktif  dibuktikan  dengan  nomor  kartu
              kepesertaan.  Selain  itu,  peserta  juga  membayar  iuran  dengan  besaran  iuran  yang  dihitung
              berdasarkan  upah  di  bawah  Rp  5  juta  sesuai  upah  yang  dilaporkan  kepada  BPJS
              Ketenagakerjaan.

              Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
              pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
              kecuali  nonASN,  memiliki  rekening  bank  yang  aktif,  tidak  termasuk  dalam  peserta  penerima
              manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
              2020.




































                                                           592
   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598