Page 748 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 748
REALISASI BANSOS HARUS CEPAT
Pengusaha di daerah berharap realisasi bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta bisa tepat waktu. Sebab, insentif ini dapat memacu konsumsi dan permintaan
masyarakat.
BALIKPAPAN * Pemerintah diminta segera mengeluarkan aturan terkait BLT bagi pekerja.
Hal ini untuk mencegah realisasi penyaluran dana kepada penerima berjalan lambat dari rencana
awal, yakni September mendatang. Seperti diketahui, pemerintah berencana membagikan BLT
kepada pekerja dengan gaji di bawah RpSjuta mulai bulan depan. Sebesar Rp 600 ribu per bulan
selama empat bulan.
Untuk mempercepat realisasi kebijakan ini, pengurus pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
juga
telah mendorong Kementerian Ketenagakerjaan segera membuat regulasi penyaluran BLT
tersebut. "Berkaca dari beberapa bantuan sosial sebelum-sebelumnya, realisasinya lama.
Contohnya bantuan sosial dan Kartu Prakerja yang butuh waktu. Dan itu yang selalu
diperdebatkan," ujar Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat.
Ditambahkan Yaser, BLT bagi para pekerja kelas menengah ini merupakan usulan Kadin demi
mempercepat peningkatan daya beli masyarakat. Dia mengatakan hal ini penting di samping
menjaga kelangsungan pelaku usaha informal. "Saya juga melihat selama ini aspek penting bagi
pekerja adalah kelangsungan pekerjaan mereka," sambungnya.
Senada, Ekonom Universitas Balikpapan Didik mem in-ta pemerintah mempermudah mekanisme
pencairan dana BLT tersebut. Sebab, kebijakan ini mampu mendorong daya beli dan aktivitas
lainnya seperti investasi. "Untuk meningkatkan permintaan bukan hanya memberikan bantuan
sosial untuk orangmiskin, tapi kepada sebagian kelas menengah yang turun kelas," katanya.
la mengatakan, tanpa perbaikan permintaan maka stimulus kredit yang diberikan kepada pelaku
usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) melalui perbankan akan sepi peminat. Hal ini akan membuat pertumbuhan pada sektor
riil tidak terjadi. "Saat ini, justru demand yang tidak bergerak, jadi otomatis suplainya tidak
berjalan," kata dia.
Untuk meningkatkan efektivitas program ini, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menaikkan jumlah
pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang akan diberikan BLT dari yang semula 13,87 juta menjadi
15,72 juta orang. "Jumlah penerima ditingkatkan menjadi 15,72 juta orang dari semula hanya
13,87 juta orang," ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (10/8).
Bersamaan dengan peningkatan jumlah penerima subsidi upah, anggaran juga meningkat dari
semula Rp 33,1 triliun menjadi Rp 37,7 juta triliun untuk keseluruhan program ini. Ida
mengatakan saat ini data pekerja yang menerima sudah diidentifikasi dan divalidasi oleh BP
Jamsostek.
Hal ini dilakukan dengan melihat kriteria dan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh peserta BP
Jamsostek yang menjadi calon penerima subsidi upah. Ada enam syarat yang harus dipenuhi
calon penerima subsidi upah. Pertama, merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).
Kedua, terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek yang masih aktif di program kepesertaan. Ketiga,
peserta membayar besaran iuran berdasarkan ketentuan iuran bagi pekerja di bawah RpSjuta
747
