Page 774 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 774
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi
15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah saat memberikan
keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/8).
PEMERINTAH AKAN BERIKAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA ATAU BURUH, INI
PERSYARATANNYA
- Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi
15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah saat memberikan
keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/8).
"Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas
bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan," tutur Menaker, seperti
diinformasikan melalui laman resmi Setkab .
Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan, menurut Menaker, harus memenuhi
persyaratan, yaitu: Pertama , warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan; Kedua , terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; Ketiga ,
peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5
juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Keempat , memiliki rekening bank yang masih aktif dan tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja dan peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.
"Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur
dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima
bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank
Milik Negara)," terang Menaker.
Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, menurut Menaker, diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, kalau ditotal Rp2,4 juta yang akan diberikan setiap
2 bulan sekali yang artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta.
"Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
kriteria dan persyaratan yang ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai
kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Menaker, menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai
paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.
773
