Page 771 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 771
Kamis, 6 Agustus 2020 - 19:42 "Tapi nanti karena subsidi upah akan ditransfer langsung ke
para pekerja sehingga kami harus mengumpulkan nomor rekening masing-masing pekerja. Kita
pun minta ke pemberi kerja agar tolong dicek pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dan
dilengkapi nomor rekeningnya," ungkap Agus.
Menurut Agus BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memiliki sistem "real time" dalam pengumpulan
nomor rekening tersebut.
"Sudah terkumpul 700 ribu rekening di kita, dalam 1 hari ini kami yakin mendekati angka 1 juta
rekening. Kami minta kerja sama seluruh HRD tolong kumpulkan nomor-nomor rekening tersebut
dan pastikan penerimanya adalah pekerja yang di bawah Rp5 juta," tambah Agus.
Agus juga menilai bahwa pemberian subsidi upah ini adalah momentum bagi para pengusaha
yang belum tertib atau belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan agar
melakukan pendaftaran sehingga pekerja menerima hak-hak mereka untuk mendapat
perlindungan.
"Kami imbau agar perusahaan melengkapi dan melaporkan nomor-nomor rekening para
pekerjanya dan dihimbau untuk melakukan pengecekan validasi apa betul pekerja itu gajinya di
bawah Rp5 juta. Kami sadari ada perusahaan yang belum melaporkan semua pesertanya ke
BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melaporkan upah sebenarnya, saat ini lakukan pembenahan
agar patuh dan taat hukum," jelas Agus.
Sebelumnya Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Erick Thohir mengatakan subsidi gaji ini merupakan stimulus terbaru dari pemerintah yang
ditujukan kepada pekerja formal.
"Adapun pekerja atau buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut
yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepersertaan dan peserta aktif
yang membayar iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai dengan upah yang
dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ida.
Selanjutnya pekerja sektor formal itu harus memiliki rekening bank yang aktif dan tidak termasuk
peserta penerima manfaat Kartu Pra Kerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2020.
Sebelumnya, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pengaman sosial bagi berbagai lapisan
masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai,
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga UMKM, yang menyasar 29 juta keluarga
paling miskin ato sekitar 120 juta penduduk Indonesia yang paling miskin. Selain itu, terdapat
juga bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK degan program Kartu Pra Kerja.
Dorong Belanja Konsumsi di Kuartal III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meyakini
program subsidi upah kepada pekerja formal yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan, akan
mendorong daya beli masyarakat, dan menggerakkan konsumsi rumah tangga sehingga
membantu momentum pemulihan ekonomi di kuartal III 2020.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers daring dari Kantor
Presiden, Jakarta, Senin, mengatakan daya beli masyarakat harus diberikan stimulus pada
kuartal III 2020, untuk memulihkan konsumsi rumah tangga yang pada kuartal II 2020
terkontraksi hingga minus 5,51 persen.
Porsi konsumsi rumah tangga merupakan yang terbesar dalam pembentukkan Produk Domestik
Bruto (PDB) yakni mencapai 57 persen. Maka itu, stimulus untuk memulihkan konsumsi rumah
tangga sangat penting agar roda-roda perekonomian menggeliat kembali.
770
