Page 801 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 801
TERUNGKAP ALASAN CUMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG BERHAK
DAPAT BLT PEMERINTAH
Pemerintah meluncurkan paket stimulus baru untuk mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19.
Kali ini pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai Rp 600 ribu kepada
pekerja swasta non-ASN dan BUMN setiap bulan mulai September sampai Desember 2020.
Namun syarat utama untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemegang kartu
BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini langsung dituding "diskriminatif" oleh sejumlah pihak yang
belakangan mendapat klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah .
Ida berdalih bahwa pemberian BLT kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk
apresiasi. Sebab berarti para pekerja itu memercayakan asuransi pekerjaannya kepada BPJS
selaku unit milik pemerintah.
"Pertanyaannya kenapa kok hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan? Kami ingin memberikan
reward, memberikan apresiasi kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi
ketenagakerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan," terang Ida di Jakarta, Selasa (11/8). "Jadi
ini adalah bentuk apresiasi kami kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi
ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan." Ida pun berharap agar apresiasi ini
mendorong lebih banyak pekerja untuk menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. "Karena kalau
dilihat datanya kurang dari separuh pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,"
ujar Ida, dilansir dari Detik Finance .
Pada kesempatan yang sama, Ida juga ikut memberikan kabar gembira untuk pegawai
pemerintah non-PNS alias honorer. Sebab pemerintah sedianya memberikan BLT yang sama
kepada para pekerja honorer.
Hal itu yang membuat jumlah penerima BLT Rp 600 ribu per bulan ini bertambah dari 13 juta
menjadi 15 juta orang. "Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman
pegawai pemerintah non PNS," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pasalnya kendati bekerja di lingkup pemerintahan, mereka tidak termasuk golongan PNS. Selain
itu, kebanyakan dari mereka mendapatkan gaji setara UMP, bahkan kadang lebih rendah.
"Meskipun dia pegawai pemerintah, dia bekerja di instansi pemerintah tapi dia bukan PNS.
Mereka juga upahnya di bawah Rp 5 juta, kebanyakan mereka upahnya UMP (upah minimum
provinsi)," pungkas Ida..
800
