Page 800 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 800
Judul Terungkap Alasan Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Berhak
Dapat BLT Pemerintah
Nama Media wowkeren.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00324632.html
Jurnalis Tim WowKeren
Tanggal 2020-08-11 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pertanyaannya kenapa kok hanya peserta
BPJS Ketenagakerjaan? Kami ingin memberikan reward, memberikan apresiasi kepada teman-
teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS
Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ini adalah bentuk apresiasi kami kepada
teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ini adalah bentuk apresiasi kami kepada
teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena kalau dilihat datanya kurang dari
separuh pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (politikus Partai Kebangkitan Bangsa) Itu karena kami juga memberikan
kesempatan kepada teman-teman pegawai pemerintah non PNS
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meskipun dia pegawai pemerintah, dia bekerja
di instansi pemerintah tapi dia bukan PNS. Mereka juga upahnya di bawah Rp 5 juta, kebanyakan
mereka upahnya UMP (upah minimum provinsi)
Ringkasan
Pemerintah meluncurkan paket stimulus baru untuk mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19.
Kali ini pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai Rp 600 ribu kepada
pekerja swasta non-ASN dan BUMN setiap bulan mulai September sampai Desember 2020.
Namun syarat utama untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemegang kartu
BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini langsung dituding "diskriminatif" oleh sejumlah pihak yang
belakangan mendapat klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
799

