Page 795 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Hal itu diutarakan Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin yang menilai, Menaker
Ida tidak punya skema komprehensif untuk memikirkan nasib orang yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19.

"Kalau Menakernya gak bisa berbuat apa-apa, layak tuk di reshuffle atau dicopot. Apapun itu.
Sejatinya yang kena PHK juga harus mendapatkan haknya. Harus diperjuangkan haknya. Karena
mereka yang terkena dampak Corona," kata Ujang kepada RRI.co.id di Jakarta, Selasa
(11/8/2020).

Lebih jauh, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini menyatakan, Menaker
Ida telah menciderai rasa keadilan, lantaran hanya memberikan bantuan kepada pekerja yang
gajinya dibawah Rp 5 juta.

Jangan sampai, terang Ujang, karena perut yang lapar, para pengangguran ini membuat onar
dan menambah angka kriminalitas, akibat kebutuhan mendesak.

"Masa iya, pekerjaan hilang dan jadi pengangguran. Tapi tak dapat bantuan. Padahal program
bantuannya ada Rp 600 ribu," tuturnya.

"Karena orang yang kelaparan lebih dekat pada melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu,
bantu mereka agar bisa mendapatkan haknya," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah anggaran bantuan subsidi
pemerintah dari semula sebesar Rp 33,1 triliun menjadi Rp 37,7 triliun.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam keterangan pers dari Kantor Presiden pada Senin
(10/08/20) mengatakan, dengan bertambahnya jumlah anggaran, maka jumlah penerima
subsidi bantuan pun juga bertambah, dari semula sebanyak 13.870.496 orang menjadi
15.725.232 orang.
"Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga, untuk memperbanyak masyarakat
yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, kami sepakat jumlah calon penerima
ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang, dari semula hanya 13.870.496 orang. Dengan demikian,
maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikkan menjadi Rp
37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," ujar Menaker Ida Fauziyah.

Selain itu, menurut Ida, mekanisme pencairan akan dilakukan sekali pencairan untuk dua bulan
sekali. Total dana yang akan diterima oleh penerima manfaat yaitu sebesar Rp 2,4 juta..

794