Page 323 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

Persyaratan tersebut, yakni pekerja atau buruh merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan
dapat dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Selanjutnya, pekerja atau buruh terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan
nomor kartu kepesertaan sampai Juni 2021.

"Selain itu, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji atau
upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten atau kota ( UMK ) lebih
besar dari Rp 3,5 juta.

Maka dari itu, persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Sebagai contoh, UMK Karawang sebesar Rp 4.798.312,00 sehingga dibulatkan menjadi Rp
4.800.000.

"Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam Lampiran
I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021," jelasnya.

Ida menambahkan, BSU 2021 lebih diutamakan untuk pekerja atau buruh pada sektor industri
barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan, dan jasa,
kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

Dia juga menyebutkan, bantuan tersebut nantinya akan ditransfer ke rekening penerima BSU
melalui Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.

"Pekerja atau buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar
Rp 500.000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer,
sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp 1 juta," ujarnya.

322