Page 346 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 346
Judul APPBI Minta Stimulus Segera Direalisasikan
Nama Media Analisa Daily
Newstrend PPKM Level 4
Halaman/URL Pg10
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-08-05 09:49:00
Ukuran 181x69mmk
Warna Warna
AD Value Rp 28.236.000
News Value Rp 84.708.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah segera merealisasikan
stimulus untuk menghindari atau meminimalisasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pemerintah harus segera merealisasikan berbagai relaksasi dan subsidi untuk menghindari
ataupun paling tidak meminimalkan potensi PHK," kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja di
Jakarta, Rabu (4/8)
APPBI MINTA STIMULUS SEGERA DIREALISASIKAN
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah segera merealisasikan
stimulus untuk menghindari atau meminimalisasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pemerintah harus segera merealisasikan berbagai relaksasi dan subsidi untuk menghindari
ataupun paling lidak meminimalkan potensi PHK," kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja di
Jakarta, Rabu (4/8).
Alphonzus menuturkan, saat ini, pemerintah sudah memberikan sejumlah relaksasi dan subsidi
guna mendukung dunia usaha agar bisa bertahan dari krisis pandemi Covid-19.
Sejumlah relaksasi dan subsidi tersebut antara lain pembebasan PPN atas biaya sewa hingga
subsidi upah untuk pekerja. Namun, menurut Alphonzus. subsidi dan relaksasi yang diberikan
tidak lah cukup.
Pasalnya, kondisi usaha sudah mengalami defisit selama lebih dari 18 bulan terakhir. Kondisi itu
juga diperparah dengan kebijakan penutupan usaha selama PPKM di sejumlah daerah.
"Saat ini, memang pemerintah sudah memberikan beberapa relaksasi dan subsidi seperti
pembebasan PPN atas biaya sewa dan subsidi upah pekerja, tapi masih kurang mengingat
kondisi usaha sudah defisit selama lebih dari 18 bulan dan ditambah dengan penutupan usaha
selama pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM berdasar level." kata Alphonzus.
Pemerintah resmi menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen atas sewa toko atau
gerai para pedagang eceran dalam rangka mendorong dunia usaha agar bertahan dari krisis
pandemi Covid-19.
345
