Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 35

Judul               Ekonom: Guyur Stimulus Memadai Cegah Ancaman PHK
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Program Jaring Pengaman Sosial
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            Mohar
                Tanggal             2021-08-06 05:41:00
                Ukuran              93x191mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 4.650.000

                News Value          Rp 46.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
              Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku  Riefky mengusulkan pemerintah agar memberikan beragam
              stimulus yang memadai agar perusahaan tidak melakukan PHK.



              EKONOM: GUYUR STIMULUS MEMADAI CEGAH ANCAMAN PHK
              Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
              Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengusulkan pemerintah agar memberikan beragam
              stimulus yang memadai agar perusahaan tidak melakukan PHK.

              "Salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  ialah  memberikan  subsidi  gaji  dan
              keringanan  pajak  untuk  perusahaan  yang  tak  melakukan  PHK,"  kata  Teuku  Riefky  ketika
              dihubungi di Jakarta, kemarin (5/8).

              Namun, menurut dia, kuncinya sebenarnya adalah kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang
              kuat, sehingga masyarakat yang terkena PHK masih dapat memenuhi kebutuhan dasar.


              Dia berpendapat bahwa PHK adalah hal yang wajar terjadi di masa Pemberlakuan Pembatasan
              Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4. "Saya rasa PHK yang meningkat ini wajar mengingat
              PPKM yang diperpanjang. Di negara lain pun lockdown yang dilakukan akan menghasilkan PHK
              yg meningkat," ujarnya seperti dikutip Antara.

              Dengan kata lain, kata Teuku, PHK pasti akan terjadi jika aturan pembatasan lockdown atau
              pembatasan  sosial  dilaksanakan.  Kondisi  tersebut,  lanjutnya,  dinilai  natural  dalam  kondisi
              aktivitas ekonomi tidak berjalan secara normal seperti saat pandemi. Teuku menyebut, dengan
              kondisi fiskal yang terbatas, dikatakanakan terlalu mahal jika hendak mencegah PHK.

              Dia menilai yang seharusnya menjadi fokus adalah alokasi stimulus untuk program-program JPS,
              seperti Bantuan Sosial (bansos), kartu prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan yang
              lainnya. Jika memaksakan agar PHK tak terjadi, menurut Teuku, justru akan sangat menekan
              usaha sehingga dapat mendorong terjadinya kebangkrutan untuk beberapa perusahaan.



                                                           34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40