Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 36
Adapun opsi memindahkan para pekerja yang terkena PHK ke sekttfr lain, dinyatakan tidak
mungkin terjadi karena sistem pasar tenaga kerja di Indonesia bukan stateassigment atau
ditentukan secara totaliter oleh negara. "Artinya, pemerintah tidak dapat mendorong pekerja
untuk berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Pun juga sklillsnya belum tentu cocok antar
sektor," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta VVidjaja
Kamdani menyebut pengendalian pandemi Covid-19 merupakan kunci utama untuk bisa
mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dunia usaha dan industri.
Menurut dia, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tidakada solusi cepat untuk bisa mencegah
PHK karena kebutuhan mempertahankan usaha harus dipenuhi dulu agar PHK massal bisa
dihentikan. "Untuk itu, kebijakan yang kami rasa paling penting pada saat ini adalah
pengendalian pandemi secepat-cepatnya agar PPKM bisa segera direlaksasi dan terjadi
normalisasi kegiatan ekonomi," katanya.
Selain itu, kebijakan lain yang perlu dilakukan yakni menggelontorkan stimulus counter cyclical
(kebijakan sebaliknya) hingga kinerja ekonomi nasional setidaknya 90 persen kembali ke level
kinerja prapandemi. "Apa bentuk stimulus sebaliknya? Bisa macam-macam tergantung sektor
usaha terkait," imbuhnya.
Shinta menuturkan secara umum yang diperlukan pelaku usaha saat PPKM untuk bisa
mempertahankan tenaga kerja adalah kelancaran arus kas (cashflow); penurunan beban-beban
operasional seperti beban pajak, beban bunga pinjaman, biaya energi; serta suntikan modal
kerja. Dengan demikian, idealnya harus ada stimulus-stimulus yang menciptakan tiga hal
tersebut.
Untuk cashflow, menurut Wakil Ketua Umum Apindo itu, yang dibutuhkan adalah normalisasi
kegiatan ekonomi masyarakat secara umum. "Jadi kebijakan vaksinasi dan penegakan disiplin
protokol kesehatan harus ditingkatkan dan menghasilkan output pengendalian pandemi yg
kondusif secara stabil dan permanen," ujarnya.
Selain itu. Yang perlu didukung dengan stimulus-stimulus pendongkrak konsumsi masyarakat,
khususnya kelas menengah. atas, seperti kebijakan diskon PPnBM atau kebijakan potongan PPN
sementara.
Selanjutnya, untuk penurunan beban-beban usaha bisa dilakukan dengan stimulus-stimulus
fiskal dan non-fiskal baik yang sudah dilakukan sejak tahun lalu seperti insentif PPh orang dan
badan, insentif untuk kawasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan lainnya- emohar
35
