Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

Akan tetapi, kata dia, ada potensi konÌik yang ditimbulkan ketika pemerintah terkesan lepas
tangan.
Pastinya pengusaha punya pertimbangan sendiri untuk menetapkan standar kenaikan UMP.
Dengan kondisi sekarang, dia menilai penyesuaian sangat sulit. Apalagi belum ada sinyal
perbaikan ekonomi ke depannya.

“Buruh pasti punya pandangan sendiri juga dalam mengusulkan UMP ini. Tentu jika dibiarkan ini
akan menimbulkan masalah. Di sinilah pemerintah harus mengambil peran penting,” bebernya,
Kamis, 5 Agustus.

Tahun lalu, kata dia, pemerintah memang mengeluarkan kebijakan untuk menahan kenaikan
UMP. Namun setelah itu, mereka terkesan lepas tangan. Kebijakan ini tak dikawal dengan baik,
hingga ada beberapa daerah yang tak mengikutinya. La Tunreng berharap, pemerintah punya
sikap tegas.

“Berharap pengusaha juga ikut dilibatkan dalam setiap kebijakan. Jangan sampai setelah keluar
(regulasi) justru tak berjalan,” tambahnya.

Pada 2020 lalu Kemnaker memang mengeluarkan edaran agar tak ada provinsi yang menaikkan
UMP tahun ini. Namun kenyataannya berbeda. Apalagi Sulsel menjadi salah satu daerah yang
turut menaikkan UMP 2021.

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Andi Mallanti, tetap
berharap agar ada kenaikan UMP tahun depan. Apalagi tak semua sektor terpengaruh PPKM.
Misalnya saja seperti hotel, restoran, dan retail.

Sementara Makassar, kata dia, didomunasi perusahaan produksi dan distributor. “Pada dasarnya
usaha ini tak terpengaruh PPKM. Artinya mesti ada kenaikan. Karena hanya sedikit sektor usaha
yang terdampak pembatasan,” tambahnya.

Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel, Akharyanto tak bisa berkomentar
banyak. Nantinya akan ada pembahasan bersama dengan jajaran dewan pengupahan terkait
kebijakan itu. (*)

52