Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

Judul Tunjangan Pengangguran Mulai Awal 2022
Nama Media Kompas
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2021-08-06 04:15:00
Ukuran 138x153mmk
Warna Warna
AD Value Rp 89.010.000

News Value Rp 267.030.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Perlu metode baru untuk
meningkatkan kepesertaan jamsostek karena selama ini penegakan hukum atau sanksi ke
perusahaan tidak berjalan. Sosialisasi tidak signifikan meningkatkan kepesertaan.. Iming-iming
lewat bantuan subsidi upah juga tidak berhasil menambah jumlah peserta

Ringkasan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP untuk pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja akan dimulai awal tahun depan. Namun, program tersebut sangat bergantung
pada tertib kepesertaan di program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tingkat kepesertaan BP
Jamsostek yang masih minim perlu dibenahi dari sekarang untuk menjamin efektivitas program
JKP.

TUNJANGAN PENGANGGURAN MULAI AWAL 2022

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP untuk pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja akan dimulai awal tahun depan. Namun, program tersebut sangat bergantung
pada tertib kepesertaan di program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tingkat kepesertaan BP
Jamsostek yang masih minim perlu dibenahi dari sekarang untuk menjamin efektivitas program
JKP.

Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Program J KP, untuk mendapatkan manfaat JKP, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) harus menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) lainnya.

Bagi usaha skala besar dan menengah, pekerja harus diikutsertakan pada program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kesehatan
(JKN), dan Jaminan Kematian (JKM).

Sementara untuk usaha skala kecil dan mikro, pekerja harus diikutsertakan sekurang-ku-rangnya
di program JKN, JKK, JHT, dan J KM. Wajib kepesertaan ini disebabkan sumber pembiayaan JKP
70