Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

dengan perwakilan buruh sebanyak dua kali. Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari buruh dan pekerja hingga
kurang lebih 14 kali. Namun dalam pertemuan pertama, perwakilan dari buruh seperti, Said Iqbal
dan Andi Gani Nena Wea, memiliki untuk walk out .

SEJAK DISAMPAIKAN PRESIDEN JOKOWI, OMNIBUS LAW SUDAH JALANI TAHAPAN
PANJANG SAMPAI DISAHKAN DPR RI

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Maman Abdurahman/Net

Masyarakat terutama buruh dan elemen mahasiswa diminta untuk lebih tenang dan cermat
dalam membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari UU Omnibus Law.

Berita terkait Bappilu Partai Golkar Instruksikan Kader All Out Menangkan Pilkada 2020
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Maman Abdurahman mengatakan, proses pembentukan
dan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan berlaku.

Sejak muncul pertama kali pada 20 Februari 2020 hingga diketok pada 5 Oktober 2020 di Gedung
Parlemen, Jakarta, omnibus law sudah melalui berbagai tahapan sesuai aturan pembuatan
undang-undang.

Bahkan, kata Maman, pemerintah ketika ingin meluncurkan omnibus Law ini sudah ancang-
ancang sejak pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019.

"Jadi ini merupakan keinginan Presiden Jokowi yang sudah disampaikan sejak tahun lalu," kata
Maman kepada wartawan, Jumat (10/9).

Dalam proses pembentukannya sendiri, lanjutnya, pemerintah sudah mengundang dan bertemu
dengan stakeholder dari undang-undang ini. Khusus untuk stakeholders perburuhan, Presiden
Jokowi bahkan sudah dua kali bertemu dengan perwakilan pekerja atau buruh.
Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah menggelar pertemuan dengan
berbagai kalangan, termasuk buruh sebanyak tiga kali. Pertemuan itu dilakukan dalam berbagai
kesempatan.

Kemudian pertemuan lainnya juga dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan
perwakilan buruh sebanyak dua kali.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan
masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali. Namun dalam pertemuan pertama,
perwakilan dari buruh seperti, Said Iqbal dan Andi Gani Nena Wea, memiliki untuk walk out .

"Jadi adanya anggapan stakeholders tidak dilibatkan dalam proses pembentukan dan
pembahasan RUU Cipta Kerja, tidak benar," katanya.

Pertemuan dengan buruh lainnya juga dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dengan perwakilan
buruh secara formal sebanyak satu kali. Namun pertemuan informal yang dilakukan oleh masing-
masing fraksi juga berlangsung beberapa kali.
Lanjut Maman, sepanjang pembahasan sendiri juga sudah dilakukan rapat di Baleg sebanyak 64
kali. Apalagi rapat-rapat tersebut direkam dan disebarluaskan secara digital melalui berbagai
media, termasuk media sosial yakni Youtube dan Facebook.

"Ini membuktikan jika pertemuan dan rapat-rapat yang digelar berlangsung secara terbuka dan
tidak ada yang ditutupi. Semua jejak digitalnya ada sehingga bisa dilacak," tuturnya.

461