Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang, Juanda Usman
menjelaskan, ada undang-undang yang menyebut, buruh yang ikut demonstrasi bisa saja
menerima PHK. Aturan yang dimaksud Juanda tak lain adalah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Di dalam UU ini, menyebutkan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya
perundingan.

Sementara, berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 tahun 2003
tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, disebutkan bahwa mogok kerja tidak sah
apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan.

Ia mengaku, mengerti dengan kondisi para pekerja saat ini yang khawatir akan sejumlah poin di
Omnibuslaw UU Cipta Kerja. "Pengusaha kita tidak melakukan itu (PHK), masih persuasif dan
mengimbau tidak mogok. Kita juga mengerti kondisinya," ujar Juanda kepada rri.co.id di
Tangerang, Jumat (9/10/2020).

Ia menambahkan, imbas demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja bukan hanya merugikan
kalangan pengusaha saja. Namun, buruh juga ikut mengalami kerugian selama berlangsungnya
aksi tersebut. "Buruh juga rugi, pasti upah harian itu tidak akan dibayar oleh pengusaha kalau
dia ikut demo.

Kan dia tidak bekerja, otomatis hari itu dia tidak masuk dan tidak mendapatkan bayaran,"
tuturnya.

Apindo juga mengelurkan surat edaran kepada para pengusaha agar mencegah pekerjanya
melakukan mogok secara besar-besaran selama gelombang unjuk rasa terjadi. "Iya, sudah ada
surat edarannya waktu itu. Alhamdulillah, demonya juga kondusif dan tidak sampai ada tindakan
anarkis," tutupnya.

466