Page 472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Fauziyah melanjutkan menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas
berbagai aspirasi kalangan buruh minus Said Iqbal dan Andi Gani karena walk out.

UU CIPTA KERJA, MELKI: DPR DAN PEMERINTAH SUDAH MENAMPUNG ASPIRASI
BURUH

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyayangkan masifnya sebaran
hoaks yang menyebabkan aksi demonstrasi terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau
UU Ciptaker.

Politikus Partai Golkar yang karib disapa Melki itu menyatakan proses pembahasan bersama
antara DPR dan pemerintah, serta berbagai kelompok terkait, yang menghasilkan UU Cipta Kerja
yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, 5 Oktober sudah berlangsung sembilan bulan.
Ia menambahkan bahwa khusus klaster tenaga kerja, proses pembahasan berlangsung lebih
intensif dengan para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.

"Sejauh data yang kami rekam Presiden Jokowi sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi
perwakilan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh," kata Melki kepada , Jumat (10/10).

Melki juga melihat keseriusan pemerintah dalam membahas UU Ciptaker dengan melibatkan
sejumlah elemen masyarakat. Dia mencontohkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
menerima dan berdiskusi dengan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak tiga kali.

Pun demikian, kata Melki, Menko Polhukkam Mahfud MD sudah dua kali berdikusi dengan serikat
pekerja dan serikat buruh. Tidak hanya itu, lanjut Melki, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
melanjutkan menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas berbagai
aspirasi kalangan buruh minus Said Iqbal dan Andi Gani karena walk out.

"Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani walk out dan tidak
mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan
pembahasan dengan pemerintah," ungkap Melki.

Menurutnya, pimpinan DPR, Baleg, dan Komisi lX DPR secara formal dan informal sejak awal
pembahasan menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja. "Ide dan aspirasi ditampung
dan dibahas di Baleg bersama pemerintah dan pengusaha," katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan DPR dalam pembahasan
UU Cipta Kerja bersama pemerintah sudah berupaya maksimal membuka ruang publik seluas-
luasnya khususnya dalam klaster ketenagakerjaan.

"Kami menyadari UU Cipta Kerja tidak mungkin memuaskan semua pihak sehingga masukan
yang penting perlu diberikan kepada pemerintah dalam siapkan aturan lanjutan di PP, perpres,
peraturan menteri dan turunan lainnya," jelas Melki.
Lebih lanjut dia mengatakan butuh dialog yang baik antara DPR, pemerintah, para pihak
khususnya pimpinan serikat butuh dan seikat pekerja, serta tokoh masyarakat lainnya untuk
membahas kelanjutan pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Khususnya membahas aturan turunan
dan mengajak komponen masyarakat untuk kedepankan dialog dan tidak turun ke jalan.
"Demo seperti yang dilakukan beberapa hari ini tidak produktif dan malah berpotensi tingkatkan
secara drastis sebaran Covid-19," kata pimpinan komisi yang membidangi kesehatan di DPR itu.

(boy/jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:.

471