Page 469 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 469
Ringkasan
Penolakan atas Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI terus bergulir pada
tataran masyarakat. Publik menyoroti kilatnya proses penyusunan dan pembahasan UU sapu
jagat tersebut. Menyikapi kritik itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani membantah jika proses penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja terlalu singkat.
Menurutnya, pembahasan rencana perubahan atas UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sudah dilakukan ketika Abdul Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri
Ketenagakerjaan periode 2009-2014.
PENGUSAHA SEBUT RENCANA PERUBAHAN UU TENAGA KERJA SEJAK MENAKER
CAK IMIN
Penolakan atas Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI terus bergulir pada
tataran masyarakat. Publik menyoroti kilatnya proses penyusunan dan pembahasan UU sapu
jagat tersebut.
Menyikapi kritik itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
membantah jika proses penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja terlalu singkat.
Menurutnya, pembahasan rencana perubahan atas UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sudah dilakukan ketika Abdul Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri
Ketenagakerjaan periode 2009-2014.
"Pembahasan dari UU Cipta Kerja sangat panjang. Jadi kalau kita ingat, pada periode pak Menteri
Muhaimin sebetulnya sudah gencar untuk melakukan amandemen UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan," ujar dia dalam webinar bertajuk UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan):
Implikasinya Bagi Pekerja dan Dunia Usaha, Jumat (9/10).
Namun, sambung Hariyadi, dalam proses penyusunan dan pembahasan saat itu kerap menemui
jalan butuh. "Berbagai wacana tersebut walaupun sudah dimulai rumusan usulan-usulannya,
bahkan sudah di bahas dalam Tripartit tapi nggak bisa berjalan lancar," jelasnya.
Sehingga baru pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo wacana perubahan atas
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kembali digalakkan. Terlebih laju pertumbuhan
angkatan kerja baru disetiap tahunnya terus meningkat.
"Setiap tahunnya ada 2,5 juta angkatan kerja baru sehingga banyak yang tidak terserap. Inilah
yang dilihat pemerintah bahwa harus dicari penyebab tenaga kerja ini tidak berjalan sesuai
harapan," paparnya.
Maka dari itu, sektor Ketenagakerjaan dibuat usulan untuk dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja
untuk percepatan dan penyempurnaan regulasi klaster ketenagakerjaan dan juga 10 klaster
lainnya. "Jadi ada 11 klaster dalam omnibus law ini," tambahnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta kaum buruh
agar tidak turun ke jalan untuk menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh
DPR RI. Sebab, aksi unjuk rasa dinilai tidak menguntungkan bagi kepentingan kaum buruh
sendiri.
"Tidak perlu (buruh) bereaksi di jalan, karena memang akan menimbukan hal-hal yang
kontraproduktif," ujar dia dalam webinar bertajuk UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan):
Implikasinya Bagi Pekerja dan Dunia Usaha, Jumat (9/10/2020).
468
