Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 474
APINDO UNGKAP RENCANA REVISI UU KETENAGAKERJAAN TELAH ADA SEJAK
LAMA
Penolakan atas Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI terus bergulir pada
tataran masyarakat. Publik menyoroti kilatnya proses penyusunan dan pembahasan UU sapu
jagat tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, membantah jika
proses penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja terlalu singkat. Menurutnya, pembahasan
rencana perubahan atas UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sudah dilakukan
ketika Abdul Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan periode 2009-2014.
"Pembahasan dari UU Cipta Kerja sangat panjang. Jadi kalau kita ingat, pada periode pak Menteri
Muhaimin sebetulnya sudah gencar untuk melakukan amandemen UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan," ujar dia dalam webinar bertajuk UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan):
Implikasinya Bagi Pekerja dan Dunia Usaha, Jumat (9/10).
Namun, sambung Hariyadi, dalam proses penyusunan dan pembahasan saat itu kerap menemui
jalan buntu. "Berbagai wacana tersebut walaupun sudah dimulai rumusan usulan-usulannya,
bahkan sudah dibahas dalam Tripartit tapi tidak bisa berjalan lancar," jelasnya.
Revisi Diperlukan Antisipasi Peningkatan Angkatan Kerja Sehingga baru pada periode kedua
Pemerintahan Presiden Joko Widodo wacana perubahan atas UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan kembali digalakkan. Terlebih laju pertumbuhan angkatan kerja baru disetiap
tahunnya terus meningkat.
"Setiap tahunnya ada 2,5 juta angkatan kerja baru sehingga banyak yang tidak terserap. Inilah
yang dilihat pemerintah bahwa harus dicari penyebab tenaga kerja ini tidak berjalan sesuai
harapan," paparnya.
Maka dari itu, sektor ketenagakerjaan dibuat usulan untuk dimasukkan ke dalam Omnibus Law
untuk percepatan dan penyempurnaan regulasi klaster ketenagakerjaan dan juga 10 klaster
lainnya. "Jadi ada 11 klaster dalam omnibus law ini," tambahnya.
[bim]
473
