Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 476
Namun dalam perjalanannya, rencana pembuatan aturan tersebut justru tidak berjalan lancar
hingga akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Haryadi mengatakan, saat masuk periode kedua pemerintahan Jokowi, barulah rencana merevisi
Undang-Undang 13 Tahun 2003 disempurnakan seiring munculnya dibuatnya omnibus law.
Aturan baru dirancang untuk mengatur atau menyempurnakan tidak saja masalah
ketenagakerjaan, tapi juga 10 klaster atau sektor lain di Indonesia.
Haryadi menilai, Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan perlu dilakukan revisi. Sebab kata
dia, setalah 17 tahun UU Ketenagakerjaan berlaku, penyerapan tenaga kerja justru menurun.
"Ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang setiap tahun itu
tumbuh lebih dari 2 juta orang per tahun," kata Hariyadi.
Sebelumnya, pada 5 Oktober lalu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta
rapat.
Meski terdapat fraksi dari Partai Demokrat yang memutuskan untuk walk out karena tidak diberi
kesempatan untuk melontarkan pendapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di Rapat
Paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
475
