Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

tidak mengikuti pertemuan selanjutnya tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan pembahasan
dengan pemerintah.

DPR KLAIM SUDAH UNDANG ELEMEN BURUH BAHAS UU CIPTA KERJA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI , Melki Laka Lena, mengatakan proses pembahasan UU Cipta
Kerja telah melibatkan seluruh pihak terkait. Bahkan, kata Melki, khusus klaster tenaga kerja,
Proses pembahasan omnibus law itu berlangsung lebih intensif dengan para pimpinan serikat
pekerja dan serikat buruh.

"Sejauh data kami, Presiden Jokowi sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi perwakilan
pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Kami juga melihat keseriusan pemerintah di mana
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan pimpinan Serikat
pekerja dan Serikat buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukam Mahfud MD
sebanyak dua kali," kata Melki kepada wartawan, Jumat 9 Oktober 2020.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga kemudian
melanjutkan menerima pimpinan Serikat buruh dan Serikat pekerja untuk membahas berbagai
aspirasi kalangan buru, namun waktu itu tidak ada Said Iqbal dan Andi Gani, karena walk out .
Menurut Melki, sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani - walk out dan
tidak mengikuti pertemuan selanjutnya tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan pembahasan
dengan pemerintah.

"Pimpinan DPR RI, Baleg dan komisi lX DPR RI secara formal dan informal sejak awal
pembahasan menerima pimpinan Serikat buruh dan Serikat pekerja. Ide dan aspirasi ditampung
dan dibahas di Baleg [Badan Legislasi] bersama pemerintah dan pengusaha," ujar Melki DPR RI
dalam pembahasan UU Cipta Kerja bersama pemerintah sudah berupaya maksimal membuka
ruang publik seluas-luasnya. Terlebih, khusus dalam klaster ketenagakerjaan elemen buruh juga
sudah dilibatkan.

"DPR juga menyadari UU Cipta Kerja tidak mungkin memuaskan semua pihak sehingga masukan
yang penting perlu diberikan kepada pemerintah dalam siapkan aturan lanjutan di PP, Perpres,
peraturan menteri dan turunan lainnya," kata Melki Saat ini, kata Melki, butuh dialog yang baik
antara DPR RI, pemerintah, para pihak khususnya pimpinan Serikat butuh dan seikat pekerja
serta tokoh masyarakat lainnya. Dialog penting dilakukan untuk membahas kelanjutan pasca
pengesahan UU Cipta Kerja.

"Khususnya membahas aturan turunan dan mengajak komponen masyarakat untuk kedepankan
dialog dan tidak turun ke jalan. Demo seperti yang dilakukan beberapa hari ini tidak produktif
dan malah berpotensi tingkatkan secara drastis sebaran COVID-19," ujarnya. (ren).

479