Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 481
Judul Legislator Golkar: Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam UU
Cipta Kerja Dibahas Lebih Intensif
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/09/legislator-golkar-
pembahasan-klaster-ketenagakerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-dibahas-
lebih-intensif
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-10-09 16:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) Proses pembahasan bersama DPR RI,
pemerintah dan berbagai kelompok terkait yang kemudian menghasilkan UU Cipta Kerja yang
disetujui dalam rapat paripurna DPR RI 5 Oktober berlangsung 9 bulan. Khusus klaster tenaga
kerja proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para pimpinan Serikat pekerja dan
Serikat buruh
neutral - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) Kami juga melihat keseriusan
pemerintah di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan
pimpinan Serikat pekerja dan Serikat buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukkam
Mahfud MD sebanyak dua kali
neutral - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) Menaker Ida Fauziah melanjutkan
menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas berbagai aspirasi
kalangan buruh minus Said Iqbal dan Andi Gani, karena walk out. Kami cermati sekitar 14 kali
pertemuan pertama, (Said Iqbal dan Andi Gani walk out) dan tidak mengikuti pertemuan-
pertemuan selanjutnya tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan pembahasan dengan pemerintah
neutral - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) Pimpinan DPR RI, Baleg dan komisi lX
DPR RI secara formal dan informal sejak awal pembahasan menerima pimpinan Serikat buruh
dan Serikat pekerja. Ide dan aspirasi ditampung dan dibahas di baleg bersama pemerintah dan
pengusaha
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menyebutkan, DPR RI dan pemerintah
melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Secara khusus, klaster
ketenagakerjaan dibahas lebih intensif dengan para pimpinan serikat pekerja dan buruh.
480
