Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 486
"Dalam 2 hari terakhir hampir 600 orang ditahan, dan 2 pelajar cedera serius, sementara polisi
menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran," tulis Al Jazeera.
Demo di Jakarta dan Bandung menjadi sorotan utama media yang didirikan pada 1 November
1996 itu Berbeda dengan BBC yang isi beritanya ke arah penjelasan UU Cipta Kerja atau job
creation bill dalam bahasa Inggris, Al Jazeera lebih fokus pada foto-foto berlangsungnya unjuk
rasa.
Tampak sebuah foto menunjukkan konvoi rombongan demonstran di jalanan, dan ada sebuah
potret seorang perempuan membawa kertas bertuliskan "Ibu Pertiwi sedang Stand Up Comedy".
Dibuka Reuters dan New York Times Gelombang sorotan media asing dimulai dari pemberitaan
Reuters dan New York Times, saat UU Cipta kerja disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
"Dengan dukungan 7 dari 9 parpol, anggota DPR dengan mudah mengesahkan stimulus setebal
905 halaman yang bertujuan menarik investasi dengan memangkas peraturan yang terdapat di
hampir 80 undang-undang terpisah," tulis Richard C Paddock di New York Times.
Pro-kontra di kalangan DPR soal UU Cipta Kerja pun ikut disorot. Disebutkan anggota DPR Heri
Gunawan yang berkata UU itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi,
tapi ditentang Marwan Cik Asan yang berpendapat UU berpeluang menghancurkan lingkungan
dan melanggar hak-hak rakyat Indonesia.
Sementara itu Reuters seperti yang ditulis Kompas.com sebelumnya memberitakan 35 investor
global yang menyurati pemerintah RI, bahwa UU Cipta Kerja dapat menimbulkan risiko baru
bagi eksistensi hutan tropis.
Dalam surat yang dilihat Reuters, 35 investor mengungkapkan keprihatinan mereka. Surat
tersebut dikirim beberapa jam sebelum RUU Cipta Kerja disahkan jadi UU.
Sederet investor global itu di antaranya adalah Aviva Investors, Legal & General Investment
Management, Church of England Pensions Board, Robeco manajer aset yang berbasis di Belanda,
dan Sumitomo Mitsui Trust Asset Management manajer aset terbesar di Jepang .
"Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki
kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan lingkungan tertentu yang
dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan," ujar Senior Engagement
Specialist Robeco, Peter van der Werf, sebagaimana dikutip Reuters.
Sumber berita: Kompas.com dan Kompas TV Perhatikan! Ini Fakta dan Hoax Soal Omnibus Law
menurut Kemenkominfo ! Demo Tolak UU Cipta Kerja Disorot Media Asing, Begini Kata
Mereka.
485
