Page 491 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Padahal, lanjut dia, dalam UU 13 Tahun 2003, outsourcing hanya dibatasi di 5 (lima) jenis
pekerjaan, (cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan)
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Ayat (1).

3 Jurnalis Persma PNJ Hilang Kontak Saat Meliput Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja 907 Peserta
Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Dibebaskan Polisi, Sebagiannya Masih Ditahan "Sedangkan
dalam Omnibus Law Pasal 66 ayat (1) tersebut dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di-
outsourcing sehingga membuka ruang yang besar bagi perbudakan modern (modern slavery)."
"Konsekuensinya, apabila outsourcing dibebaskan, maka hilang job security dan kepastian bagi
buruh untuk memperoleh jaminan kerja yang memadai," katanya.

"Hidup mereka tidak tenang karena selalui diliputi kecemasan dan ancaman pemutusan kerja
sepihak sewaktu-waktu." "Maka sudah semestinya Negara hadir melindungi rakyatnya dari
perdagangan tenaga manusia oleh agen outsourcing ini dan secara serius memperjuangkan
masa depan yang layak bagi kaum pekerja. Karena itu, saya meminta agar kita kembali pada UU
No 13/2003," imbuhnya.

Sementara di kedaulatan SDA, ia menyebutkan bahwa pengesahan omnibus law memaksa
kehidupan petani semakin terancam oleh pembukaan keran impor untuk kebutuhan pangan.

Pasalnya, omnibus law berdampak juga pada pasal UU No. 18/2012 tentang pangan.
Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 18/2012 tentang pangan disebutkan:
"Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam negeri dan cadangan pangan
nasional yang bersumber dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor apabila sumber utama
tidak dapat memenuhi kebutuhan." Akan tetapi di dalam omnibus law tersebut, ketentuan itu
berubah menjadi: "Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan." KLHK: Perhutanan Sosial Masuk
di UU Cipta Kerja, Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Sikapi Aksi Demo UU Cipta Kerja,
Ridwan Kamil Temui Massa hingga Kirim Surat untuk Presiden Jokowi "Jika dicermati lebih
dalam, ketentuan baru versi UU Cipta Kerja seolah meligitimasi impor pangan sebagai sumber
utama penyediaan pangan dalam negeri." "Padahal di UU eksisting, pilihan impor pangan hanya
diambil apabila sumber utama belum memenuhi kebutuhan dalam negeri." "Konsekuensinya,
industri pertanian dalam negeri terancam, khususnya kesejahteraan petani yang kelak
terabaikan," kata Bukhori.

"Sehingga semakin jelas terlihat, bahwa Omnibus Law telah menghilangkan keberpihakan
Negara terhadap kepentingan anak bangsa untuk berdaulat di atas negeri sendiri," imbuhnya.

490