Page 489 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 489
Ida Fauziyah membeberkan rencana Presiden Jokowi selanjutnya setelah UU Cipta Kerja secara
resmi disahkan oleh DPR.
Dari penuturan Ida, dirinya ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk merumuskan paling banyak
lima Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.
Pemerintah, kata Ida, membuka diri bagi serikat buruh selama proses perumusan PP.
Pihaknya mengundang sejumlah serikat buruh yang selama ini melakukan demo untuk menolak
pasal-pasal yang ada di UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan
minimal tiga PP, maksimal lima PP yang disiapkan," kata Ida, seperti yang diberitakan
Kompas.com .
Menurutnya, berbagai PP yang akan mengatur klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja
tersebut, rencananya akan diselesaikan pada akhir Oktober 2020 ini.
"Arahan Bapak Presiden dalam akhir Oktober ini seluruh peraturan pemerintah itu akan kita
selesaikan," tegas Ida.
Pembuatan PP klaster ketenagakerjaan itu akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
ketenagakerjaan, termasuk serikat buruh/pekerja dan dunia usaha yang diwakilkan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
141 Orang Diamankan saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Karawang, 74 di Antaranya Masih
Remaja Legislator Golkar: Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Dibahas
Lebih Intensif Ida meminta bantuan untuk menyampaikan hasil sosialisasi itu kepada serikat
pekerja dan dunia usaha.
Menurut Ida, saat ini banyak simpang siur isu dan distorsi informasi tentang UU Cipta Kerja,
terutama klaster ketenagakerjaan.
Keinginan Presiden Jokowi di UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja mewujudkan keinginan Presiden
Jokowi untuk menerbitkan ombibus law yang dapat merevisi banyak undang-undang sekaligus.
Dilihat ke belakang, keinginan Jokowi tersebut sudah ia sampaikan sejak dilantik bersama
Wapres Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 silam.
Melalui pidatonya, Presiden Jokowi menyoroti tumpang tindih pada berbagai regulasi yang
menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan.
Maka dari itu, Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun omnibus
law, sebuah undang-undang yang bisa merevisi banyak UU.
"Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi
sekaligus," kata Jokowi, yang Tribunnews kutip dari Kompas.com .
Peserta Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Disebut Dapat Ajakan Demo Dengan Imbalan Uang
UU Cipta Kerja Dinilai Berpotensi Memperbudak Bangsa Sendiri Tidak lama setelah pidato itu,
Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat draf omnibus law Rancangan
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.
Saat penyusunan draf masih berjalan di tingkat pemerintah, Jokowi bahkan sudah
menyampaikan harapannya ke DPR agar bisa merampungkan pembahasan RUU ini dalam 100
hari.
488
