Page 488 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 488

negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Hidup mereka
              tidak tenang karena selalui diliputi kecemasan dan ancaman pemutusan kerja sepihak sewaktu-
              waktu. Maka sudah semestinya Negara hadir melindungi rakyatnya dari perdagangan tenaga
              manusia oleh agen outsourcing ini dan secara serius memperjuangkan masa depan yang layak
              bagi kaum pekerja. Karena itu, saya meminta agar kita kembali pada UU No 13/2003

              positive  -  Bukhori  Yusuf  (Anggota  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI  Fraksi  PKS,)  Ketersediaan
              Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional yang
              bersumber dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor apabila sumber utama tidak dapat
              memenuhi kebutuhan

              positive  -  Bukhori  Yusuf  (Anggota  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI  Fraksi  PKS,)  Ketersediaan
              Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan
              nasional, dan impor pangan

              negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Konsekuensinya,
              industri  pertanian  dalam  negeri  terancam,  khususnya  kesejahteraan  petani  yang  kelak
              terabaikan

              negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Padahal di UU
              eksisting,  pilihan  impor  pangan  hanya  diambil  apabila  sumber  utama  belum  memenuhi
              kebutuhan dalam negeri.

              negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Sehingga semakin
              jelas  terlihat,  bahwa  Omnibus  Law  telah  menghilangkan  keberpihakan  Negara  terhadap
              kepentingan anak bangsa untuk berdaulat di atas negeri sendiri



              Ringkasan

              RUU Omnibuslaw Cipta Kerja secara resmi telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR sejak
              Senin (5/10/2020) kemarin. Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, banyak buruh dan mahasiswa
              melakukan demo di berbagai kota, untuk menolah UU Cipta Kerja. Namun ternyata, Presiden
              Joko Widodo (Jokowi) merencanakan suatu langkah untuk menanggapi UU Cipta Kerja setelah
              disahkan  oleh  DPR.  Rencana  Presiden  Jokowi  ini  diungkapkan  oleh Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker) Ida Fauziyah.



              SETELAH UU CIPTA KERJA DISAHKAN DPR, APA RENCANA PRESIDEN JOKOWI
              SELANJUTNYA? INI KATA MENAKER

              RUU Omnibuslaw Cipta Kerja secara resmi telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR sejak
              Senin (5/10/2020) kemarin.

              Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, banyak buruh dan mahasiswa melakukan demo di berbagai
              kota, untuk menolah UU Cipta Kerja.

              Namun  ternyata,  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  merencanakan  suatu  langkah  untuk
              menanggapi UU Cipta Kerja setelah disahkan oleh DPR.
              Rencana Presiden Jokowi ini diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

              5 Kejanggalan Rusuh Demo Anti UU Cipta Kerja, Polanya Sama dengan Demo 2019  Sosok Dian
              Mulyana, Pria Subang yang Minta Restu ke Ibu Demo UU Cipta Kerja, Sudah Bukan Mahasiswa


                                                           487
   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493