Page 487 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 487

Judul               Setelah UU Cipta Kerja Disahkan DPR, Apa Rencana Presiden Jokowi
                                    Selanjutnya? Ini Kata Menaker
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/09/setelah-uu-cipta-
                                    kerja-disahkan-dpr-apa-rencana-presiden-jokowi-selanjutnya-ini-kata-
                                    menaker
                Jurnalis            Whiesa Daniswara
                Tanggal             2020-10-09 16:07:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada pengaturan lebih
              detailnya dalam PP, direncanakan minimal tiga PP, maksimal lima PP yang disiapkan

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Arahan  Bapak  Presiden  dalam  akhir  Oktober  ini  seluruh
              peraturan pemerintah itu akan kita selesaikan
              negative - Jokowi (Presiden) Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan
              kerja langsung direvisi sekaligus

              neutral - Jokowi (Presiden) Saya akan angkat jempol, dua jempol, kalau DPR bisa selesaikan ini
              dalam 100 hari

              negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Mereka tengah
              bersuka cita karena pada akhirnya bisa menghisap habis tenaga kaum buruh di segala jenis
              pekerjaan tanpa terkecuali melalui status kontrak seumur hidup

              neutral - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Harga diri bangsa
              kita, khususnya para kaum pekerja, terancam diinjak-injak oleh kepentingan kaum kapitalis yang
              tengah bersorak sorai.

              negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Celakanya, di
              dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja justru menghapus pasal tersebut (red; pasal 65 UU 13/2003)
              yang memberikan batasan terhadap outsourcing. Artinya, outsourcing bisa bebas diterapkan di
              semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali

              negative - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS,) Sedangkan dalam
              Omnibus  Law  Pasal  66  ayat  (1)  tersebut  dihapus.  Artinya,  semua  jenis  pekerjaan  bisa  di-
              outsourcing sehingga membuka ruang yang besar bagi perbudakan modern (modern slavery).
              Konsekuensinya, apabila outsourcing dibebaskan, maka hilang job security dan kepastian bagi
              buruh untuk memperoleh jaminan kerja yang memadai


                                                           486
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492