Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

menyebut, pesangon kepada pekerja tetap diberikan namun dengan skema pesangon
perusahaan sebesar 19 kali dan 6 kali dari jaminan kehilangan pekerjaan.

FAKTA DAN HOAX SEPUTAR UU CIPTA KERJA MENURUT KEMENKOMINFO, APA
SAJA YA?

Gelombang unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah sepanjang Kamis
(9/10/2020) kemarin.
Para pengunjuk rasa tersebut menilai UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR awal pekan ini
merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pengusaha.

Konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (KSPSI) bahkan tegas menolak undang-undang
ini, dan akan mengajukan uji materi undang-undang ciptaker, ke mahkamah konstitusi.

Sejumlah pengamat mengkritik pemerintah , yang mengklaim pembahasan undang-undang cipta
kerja dikebut, untuk mempermudah investasi.

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebut, pesangon kepada pekerja tetap
diberikan namun dengan skema pesangon perusahaan sebesar 19 kali dan 6 kali dari jaminan
kehilangan pekerjaan.
Terkait sejumlah pasal di undang-undang cipta kerja, yang dituding kontroversial oleh sejumlah
pihak, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, merangkum sejumlah fakta dan berita bohong,
atau hoaks.

- Soal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Isu yang beredar, UMK dihapus.

Fakta: Pasal 88C justru menyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) dan dapat menetapkan UMK .

Kemenkominfo memastikan informasi ini hoaks. Pasalnya, gubernur tetap diwajibkan untuk
menetapkan upah minimum, baik provinsi dan kabupaten-kota.

- Pesangon Lalu , soal pasal pemberian pesangon pekerja yang terkena PHK. Sebelumnya,
beredar informasi jumlah pesangon akan turun dari 32 kali menjadi 25 kali upah.

Fakta: Kemenkominfo memastikan informasi salah.

Menurut Kemenkominfo , soal pesangon ini bukan nilainya yang berkurang , melainkan
manfaat yang diterima pekerja akan lebih banyak , seperti adanya penghargaan, penggantian
hak dan JKP.
Dalam Pasal 46A dan Pasal 46D menjelaskan bahwa pesangon justru ditambah dari pihak
pemerintah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, peningkatan keterampilan
dan penyaluran pada pekerjaan baru.

- Status karyawan kontrak seumur hidup Beredar juga status pekerja akan tetap kontrak seumur
hidup sehingga tidak ada batas waktu kontrak.

Kemenkominfo juga memastikan , informasi ini hoaks. Faktanya, perjanjian kerja waktu tertentu,
hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat.

- Jam Kerja Beredar info bahwa waktu kerja nantinya akan panjang terlalu eksploitatif.

483