Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

"Saya akan angkat jempol, dua jempol, kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar Jokowi
dalam pertemanan tahunan industri keuangan 2020 pada pertengahan Januari.
Pada 12 Februari 2020, draf RUU Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah akhirnya rampung.

Pemerintah mengeklaim, penyusunan RUU tersebut sudah melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pengusaha dan buruh.

Melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah, draf RUU tersebut diserahkan kepada DPR.
Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja karena Diajak Lewat WA, Polrestabes Palembang Bebaskan 167
Pelajar Aksi Polisi Pukuli Satpam Unisba saat Demo Tolak UU Cipta Kerja Terekam CCTV, Beredar
di Medsos Pemerintah sempat mengubah nama RUU itu menjadi RUU Cipta Kerja.

Kata "lapangan" dalam penamaan sebelumnya diputuskan untuk dihapus.

RUU ini kemudian mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13.
UU Cipta Kerja Dinilai Berpotensi Perbudak Bangsa

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, UU Cipta Kerja
yang baru saja disahkan menyimpan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

Seperti yang diberitakan Tribunnews sebelumnya, terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan
Fraksi PKS, yakni kedaulatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kedaulatan Sumber Daya Alam
(SDA).

Bukhori menyebutkan, ia menyoroti isu terkait kedaulatan SDM, dalam hal ini kedudukan kaum
pekerja yang terancam dieksploitasi oleh kaum pemilik modal.

"Pengesahan RUU Cipta Kerja seolah tusukan dari belakang di tengah perjuangan masyarakat
kita yang sedang sulit karena harus menghadapi pandemi." "Harga diri bangsa kita, khususnya
para kaum pekerja, terancam diinjak-injak oleh kepentingan kaum kapitalis yang tengah
bersorak sorai." "Mereka tengah bersuka cita karena pada akhirnya bisa menghisap habis tenaga
kaum buruh di segala jenis pekerjaan tanpa terkecuali melalui status kontrak seumur hidup,"
kata Bukhori melalui keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Ace Hasan Bantah Tuduhan Pembahasan UU Cipta Kerja Tak Libatkan Organisasi Pekerja dan
Buruh Pemerintah Pastikan Izin AMDAL Tidak Dihapus di UU Cipta Kerja Ketua DPP PKS ini
menjelaskan alasannya terkait UU Cipta Kerja yang berpotensi memperbudak bangsa sendiri.

Ia menilai, melalui UU Cipta Kerja, ketentuan outsourcing (pemborongan pekerjaan) bisa
diterapkan di semua jenis pekerjaan.

Bukhori menjelaskan, dalam Pasal 65 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan
terkait pemborongan pekerjaan (outsourcing) dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat
berikut: (1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (2) dilakukan dengan perintah
langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; (3) merupakan kegiatan penunjang
perusahaan secara keseluruhan; (4) tidak menghambat proses produksi secara langsung.
"Celakanya, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja justru menghapus pasal tersebut (red; pasal
65 UU 13/2003) yang memberikan batasan terhadap outsourcing." "Artinya, outsourcing bisa
bebas diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali," ucapnya.

489