Page 496 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 496
pembahasan Omnibus Law UU Ciptaker. Selanjutnya, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini,
Menaker Ida Fauziyah juga telah menerima pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja untuk
membahas berbagai aspirasi kalangan buruh. Namun, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden
KSPSI Andi Gani memilih walk out dari forum.
POLITIKUS GOLKAR: DPR DAN PEMERINTAH TELAH LIBATKAN BURUH DAN
STAKEHOLDER DALAM PEMBAHASAN UU CIPTA KERJA
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena/Net
Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin lalu
(5/10) sudah melalui proses pembahasan selama 9 bulan. Melibatkan DPR, Pemerintah, dan
sejumlah stakeholder, termasuk buruh.
Berita terkait Unjuk Rasa Usai, DLH DKI Kerja Keras Angkut 398 Ton Sampah Pakar: Akhirnya
Pemerintah Berani Memutus Rantai Mafia Dan Birokrat Korup Anies Temui Langsung
Demonstran, Nasir Djamil Beri Jempol
"Khusus klaster tenaga kerja, proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para
pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh," jelas politikus Golkar, Melkiades Laka Lena, kepada
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (9/10).
"Sejauh data kami, Presiden Jokowi sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi perwakilan
pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh," imbuhnya.
Melki mengatakan, pihaknya juga melihat adanya keseriusan pemerintah, dalam hal ini Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam memediasi dan melibatkan para Serikat Pekerja dalam
pembahasan Omnibus Law UU Ciptaker.
"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan pimpinan Serikat
Pekerja dan Serikat Buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukkam Mahfud MD
sebanyak dua kali," terang Melki.
Selanjutnya, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, Menaker Ida Fauziyah juga telah menerima
pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja untuk membahas berbagai aspirasi kalangan buruh.
Namun, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani memilih walk out dari forum.
"Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani walk out dan tidak
mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan
pembahasan dengan pemerintahan," tuturnya.
Selain itu, pimpinan DPR RI, Baleg, dan Komisi IX DPR baik secara formal dan informal sejak
awal pembahasan juga menerima pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ide dan aspirasi
mereka ditampung dan dibahas di baleg bersama pemerintah dan pengusaha.
"DPR RI dalam pembahasan UU Cipta Kerja bersama pemerintah sudah berupaya maksimal
membuka ruang publik seluas-luasnya, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan," ucapnya.
Unjuk Rasa Usai, DLH DKI Kerja Keras Angkut 398 Ton Sampah "Kami menyadari UU Cipta Kerja
tidak mungkin memuaskan semua pihak sehingga masukan yang penting perlu diberikan kepada
pemerintah dalam siapkan aturan lanjutan di PP, Perpres, Peraturan Menteri, dan turunan
lainnya," demikian Melki Laka Lena.
EDITOR: AGUS DWI Tag: UU CIPTAKER OMNIBUS LAW MELKI LAKA LENA GOLKAR .
495
