Page 501 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 501
4. Upah Minimum Dalam UU Ketenagakerjaan, upah minimum diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan layak. Tapi pada Omnibus Law, uoah minimum diterapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan. "IDEAS memandang upah minimum harus tetap didasarkan pada
pencapaian hidup layak," kata dia.
Dari pantauan Tempo, semula dalam Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, memang disebutkan
bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Omnibus Law, pasal ini dihapus. Tapi sebenarnya masih tersisa satu ayat 2 yang
menyebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu
upaya mewujudkan hak buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan UU Cipta Kerja justru
memberikan jaminan pengupahan bagi buruh. Menurut dia, dalam beleid baru, aturan tentang
penangguhan pembayaran upah dihapus. "Upah tidak bisa ditangguhkan," ucapnya.
Aturan-aturan yang ada, kata Ida, juga telah memberikan perkuatan perlindungan pengupahan,
termasuk pekerja di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, ia pun
memastikan UU yang baru tidak mengurangi hak-hak buruh.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga diharapkan dari UMKM kita. Dan akan diatur
pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," katanya.
FAJAR PEBRIANTO .
500
