Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 499
Judul IDEAS: 4 Pasal UU Cipta Kerja Berdampak pada Kesejahteraan Buruh
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1394441/ideas-4-pasal-uu-cipta-kerja-
berdampak-pada-kesejahteraan-buruh
Jurnalis Fajar Pebrianto
Tanggal 2020-10-09 14:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Ini berdampak pada kesejahteraan buruh
neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Padahal, work life balance merupakan salah satu
indikator dalam kerja layak (decent work)
negative - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Dihapusnya ketentuan ini berpotensi melahirkan
pekerja kontrak seumur hidup
neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) Sekali lagi dapat dilihat, upah satuan waktu atau
satuan hasil memberikan tingkat upah yang lebih rendah
neutral - Askar Muhammad (peneliti IDEAS) IDEAS memandang upah minimum harus tetap
didasarkan pada pencapaian hidup layak
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah tidak bisa ditangguhkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi perluasan kesempatan kerja juga
diharapkan dari UMKM kita. Dan akan diatur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja
Ringkasan
Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti empat pasal di
BAB IV Ketenagakerjaan omnibus law UU Cipta Kerja .
Dalam UU Ketenagakerjaan, upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan layak. Tapi
pada Omnibus Law, uoah minimum diterapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Dalam Omnibus Law, pasal ini dihapus. Tapi sebenarnya masih tersisa satu
ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai
salah satu upaya mewujudkan hak buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan UU Cipta Kerja justru
memberikan jaminan pengupahan bagi buruh. Menurut dia, dalam beleid baru, aturan tentang
498
