Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 502
Judul MASYARAKAT DIIMABU JAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Safari
Tanggal 2020-10-09 14:37:00
Ukuran 209x167mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 47.025.000
News Value Rp 235.125.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Mahfud MD (Menko Polhukam) Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi saat ini,
pemerintah mengajak mari kita semua menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, semua,
semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara, pemerintah, rakyat, masyarakat dan 'civil
society', mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan
pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Di DPR itu semua sudah didengar semua, semua fraksi
ikut bicara, kemudian pemerintah sudah bicara dengan semua serikat buruh, berkali-kali. Di
kantor Menko Poihukam dan di kantor Menko Perekonomian kemudian pemah di kantor Menteri
Ketenagakerjaan. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak seratus persen
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Itu tidak benar. Justru PHK harus dibayar kalau belum
putus. Dalam UU ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoaks. Balikan,
ada yang menyebut pendidikan diko-mersilkan
neutral - Mahfud MD (Menko Polhukam) Caranya yaitu dengan menyalurkan lewat PP, Perpers,
Permen, Perkada sebagai delegasi UU. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme 'judicial review'
atau uji materi dan formal ke MK
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Tindakan itu jelas merupakan kriminal dan tidak dapat
ditolerir dan harus dihentikan
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
mengimbau semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan menyusul aksi
demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menimbulkan kericuhan di sejumlah
daerah.Dia berdalih UU Ciptaker itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat buruh bahwa
pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha dan peraturannya
tumpang tindih.
501