Page 503 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 503
Oleh karena itu, kemudian dibuat UU yang sudah dibahas sejaklama. "Di DPR itu semua sudah
didengar semua, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah sudah bicara dengan semua
serikat buruh, berkali-kali. Di kantor Menko Poihukam dan di kantor Menko Perekonomian
kemudian pemah di kantor Menteri Ketenagakerjaan. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak
seratus persen," kata Mahfud.
MASYARAKAT DIIMABU JAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
mengimbau semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan menyusul aksi
demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menimbulkan kericuhan di sejumlah
daerah.
Dia berdalih UU Ciptaker itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat buruh bahwa
pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha dan peraturannya
tumpang tindih.
"Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi saat ini, pemerintah mengajak mari kita semua
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, semua, semua harus kembali ke posisi tugas
menjaga negara, pemerintah, rakyat, masyarakat dan 'civil society', mari bersama-sama ke posisi
masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat," kata Mahfud MD saat konferensi pers di
kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/10/2020) malam, melalui live Instagram Kemenko
Poihukam.
Menurut dia, UU Ciptaker dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah, dalam
membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin
banyak.
"Serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana
korupsi lainnya," kata Mahfud.
Oleh karena itu, kemudian dibuat UU yang sudah dibahas sejaklama. "Di DPR itu semua sudah
didengar semua, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah sudah bicara dengan semua
serikat buruh, berkali-kali. Di kantor Menko Poihukam dan di kantor Menko Perekonomian
kemudian pemah di kantor Menteri Ketenagakerjaan. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak
seratus persen," kata Mahfud.
Dia menegaskan, tidak ada ada satupun pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan
rakyatnya dengan membuat UU.
Sediakan Peluang Kerja
Menurut dia, UU Ciptaker itu juga menyediakan peluang kerja yang jumlah setiap tahunnya
mencapai 3,5 juta, dengan 82 persen tingkat pendidikan di bawah SMP.
Mahfud menambahkan, ada informasi hoaks terkait isi UU Cipta Kerja, seperti pesangon tidak
ada, tidak ada cuti hamil, dan mempermudah PHK
"Itu tidak benar. Justru PHK harus dibayar kalau belum putus. Dalam UU ini ada jaminan
kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoaks. Balikan, ada yang menyebut pendidikan
diko-mersilkan," kata Mahfud.
Bagi masyarakat yang tidak puas atas UU Cipta Kerja, kata dia, bisa menempuh dengan cara
sesuai konstitusi.
502
