Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

penangguhan pembayaran upah dihapus. Aturan-aturan yang ada, kata Ida, juga telah
memberikan perkuatan perlindungan pengupahan, termasuk pekerja di bidang usaha mikro,
kecil, dan menengah. Dengan demikian, ia pun memastikan UU yang baru tidak mengurangi
hak-hak buruh.

IDEAS: 4 PASAL UU CIPTA KERJA BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN BURUH

Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti empat pasal di
BAB IV Ketenagakerjaan omnibus law UU Cipta Kerja .

"Ini berdampak pada kesejahteraan buruh ," kata peneliti IDEAS Askar Muhammad dalam
keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

Keempat pasal ini yaitu sebagai berikut:

1. Jam Lembur Sebelumnya pada Pasal 78 ayat 1 butir b UU Ketenagakerjaan, waktu kerja
lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
Tapi, Omnibus Law mengubah lembur menjadi paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam
dalam 1 minggu.

Berdasarkan data dari IDEAS pada 2019, terdapat 39,1 juta pekerja Indonesia yang bekerja 41
hingga 54 jam per pekan. Lalu, 21,1 juta pekerja Indonesia bekerja di atas 54 jam per pekan.

Jika jam kerja ditingkatkan, kata dia, maka waktu luar akan berkurang. Kondisi ini berpotensi
memperburuk kondisi working life balance para pekerja. "Padahal, work life balance
merupakan salah satu indikator dalam kerja layak (decent work)," kata Askar.

2. Sistem Kontrak Dalam Pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali
untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Dalam Omnibus Law, batasan perpanjangan waktu kontrak ini yang dihapus. Ketentuan lebih
lanjut hanya diatur Peraturan Pemerintah (PP). "Dihapusnya ketentuan ini berpotensi melahirkan
pekerja kontrak seumur hidup," kata Askar.

IDES mencatat bahwa pekerja tidak tetap memiliki rata-rata upah yang lebih rendah
dibandingkan pekerja tetap. Di Jawa, 62 persen pekerja tetap memiliki upah di atas Upah
Minimum Kabupaten Kota (UMK). Sementara, hanya 24,6 persen pekerja tidak tetap yang
memiliki upah di atas UMK.

Di dalamnya, di atur bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil yang
dibiarkan mengambang dan diserahkan sepenuhny pada PP. IDEAS menilai perubahan ini akan
memiliki dampak signifikan terhadap besaran upah yang akan diterima oleh pekerja.

IDEAS menemukan data bahwa semakin sering upah diberikan, maka semakin kecil upah yang
diterima. Datanya yaitu: - Dari 37,4 juta pekerja upah bulanan, 23,3 juta atau 63 persen memiliki
upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

- Dari 9,6 juta pekerja upah mingguan, 3,1 juta atau 33 persen di atas UMP.

- Dari 10,5 juta pekerja upah harian, 1,7 juta atau 16,2 di atas UMP - Dari 2,3 juta pekerja
borongan, 500 ribu atau 21,7 persen di atas UMP - Dari 3,9 juta pekerja upah per satuan hasil,
500 ribu atau 12,8 persen di atas UMP "Sekali lagi dapat dilihat, upah satuan waktu atau satuan
hasil memberikan tingkat upah yang lebih rendah," kata Askar.

499