Page 625 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

PRESIDEN JOKOWI DIMINTA TERBITKAN PERPPU UNTUK BATALKAN UU CIPTA
KERJA
Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah pada Kamis (8/10/2020).

Bahkan, di beberapa tempat seperti di Jakarta, aksi unjuk rasa berujung ricuh.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah,
mencermati perkembangan situasi politik dan keamanan, khususnya pascapengesahan UU Cipta
Kerja dan demonstrasi kemarin.
"Kami berharap pemerintah, mencermati betul perkembangan dinamika politik yang terjadi,"
kata Mulyanto saat dihubungi Tribunnews, Jumat (9/10/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI ini meminta, pemerintah menyerap aspirasi yang berkembang di
publik.

Mulyanto mengatakan, sejak awal fraksi PKS menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.

Oleh karena itu, Mulyanto menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja
.
"Demo-demo buruh, mahasiswa, dan yang lainnya perlu diserap aspirasinya secara akurat.
Jaangan sekadar tindakan represif. Lalu dirumuskan sikap pemerintah yang tepat," ucap
Mulyanto .

"Kalau kami menyarankan agar presiden menetapkan Perppu untuk membatalkan Undang-
Undang Cipta Kerja ini," pungkasnya.

Kelompok Anarko Kerusuhan yang terjadi saat demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
di wilayah Jakarta, Kamis (8/10/2020) bukan dilakukan buruh atau mahasiswa.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kerusuhan diduga
dilakukan orang-orang yang tergabung dalam kelompok Anarko.
Mereka menyusup di antara para buruh dan mahasiswa untuk membuat kerusuhan saat aksi
demo berlangsung.

Saat ini, lanjut Yusri, polisi telah mengamankan 1.000 orang yang diduga terlibat dalam aksi
kerusuhan yang sempat terjadi di Simpang Harmoni hingga kawasan Patung Kuda Arjuna
Wiwaha, Jakarta Pusat.

"Memang kita lakukan satu kegiatan pengamanan sejak sore tadi, sekitar kurang lebih 1000
orang yang kita amankan, Anarko yang mencoba melakukan kerusuhan. Tidak ada sama sekali
buruh dan mahasiswa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis
(8/10/2020) dilansir dari Kompas TV.

Yusri menyampaikan, massa yang diduga tergabung dalam kelompok Anarko merupakan
pengangguran yang datang ke Jakarta untuk membuat kerusuhan.

"Mereka memang pengangguran yang datang dari beberapa daerah, baik menggunakan kereta
api dan truk-truk. Saat kita ini kita lakukan pemeriksan, mereka pengangguran semuanya," ujar
Yusri.

624