Page 661 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 661
"Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan
ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu," lanjut Shinta.
Shinta tak menampik bila nantinya formula penghitungan UMP tahun 2021 mengikuti Peraturan
Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, maka pengusaha akan kesulitan untuk
membayar upah tersebut. Ida juga menepis anggapan kalau upah minimum kabupaten/kota
(UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.
Ia meluruskan kalau memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di
Omnibus Law Cipta Kerja . Namun dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.
"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten
kota tetap dipertahankan," tegas Ida.
Ia mengklaim, UU Cipta Kerja justru memberikan kepastian dalam skema pengupahan, salah
satunya terkait penangguhan upah oleh perusahaan lalu pengupahan di sektor UMKM.
"Dengan adanya kejelasan dalam konsep upah minimum di UU Cipta Kerja menghapus ketentuan
penangguhan pembayaran upah minimum yang tidak diatur di UU Ketenagakerjaan," terang Ida.
Sebagai informasi, Ketentuan UMK dan UMSK diatur di Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
" Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri dari atas upah
minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum berdasarkan sektor
pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, " bunyi Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Pasal 89 juga menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup
layak. Selain itu, upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/wali kota. Adapun komponen serta
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, diatur dengan keputusan menteri.
Sementara di UU Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 89 UU Ketenagakerjaan dihapus.
Namun Pemerintah dan DPR menambahkan 5 pasal yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D dan 88E di
undang-undang yang menuai polemik itu. Pada Ayat (1) Pasal 88C tertulis bahwa gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi.
" Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu ," isi dari
ayat (2) Pasal 88C.
Selain itu, upah minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, syarat tertentu pengaturan upah minimum juga
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.
" Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi ," isi ayat (5) masih dalam pasal yang sama pada Omnibus Law.
Penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah
daerah harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum akan diatur dengan
peraturan pemerintah. Sebelumnya, buruh menyatakan menggelar aksi mogok kerja pada 6-8
Oktober 2020. Para pekerja menyerukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja terutama pada
klaster Ketenagakerjaan.
660
