Page 660 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Ringkasan

Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan usulan agar
upah minimum provinsi ( UMP ) 2021 sama seperti tahun 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan
Dewan Pengupahan Nasional.

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziah, mengungkapkan masukan besaran UMP
tahun depan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam
membayar upah pekerjanya di masa pandemi.

UMP 2021 DIUSULKAN TIDAK NAIK ATAU SAMA SEPERTI TAHUN INI

Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan usulan agar
upah minimum provinsi ( UMP ) 2021 sama seperti tahun 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan
Dewan Pengupahan Nasional. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziah,
mengungkapkan masukan besaran UMP tahun depan tersebut mempertimbangkan kondisi
ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah pekerjanya di masa pandemi.

"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," kata Ida dikutip
dari Kontan , Jumat (9/10/2020).

Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan memberikan perkembangan terbaru dan tetap
mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) ini menegaskan kalau penetapan UMP tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor
78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Namun lantaran adanya kontraksi ekonomi di masa pendemi Covid-19, pemerintah dirasa perlu
membuat kebijakan yang meringankan dunia usaha. Ini karena, penetapan upah minimum saat
ini dirasa sulit dilakukan dengan formula saat kondisi normal.

Sebagai informasi, dalam PP 78 Tahun 2019 , perhitungan penetapan UMP dilakukan peninjauan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita
menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan
perundangan-undangan," jelas Ida.

Ia menyampaikan, formula penetapan UMP setelah terbitnya UU Cipta Kerja akan diatur lebih
lanjut dalam aturan turunan. Soal UMP yang sama dengan tahun ini juga sifatnya masih bersifat
usulan.

"Kami sudah melaporkan kepada pak presiden, pembahas peraturan pemerintah ini, kami akan
menyertakan stakeholder ketenagakerjaan, dalam hal ini serikat pekerja dan serikat buruh dan
teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo, Kadin dalam forum tripartit nasional," jelas Ida.

Sementara itu, para pengusaha sepakat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional yang
mengusulkan agar upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020.

"Ya betul kami setuju (dengan rekomendasi Dewan Pengupahan)," ujar Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani.

Menurut Shinta, hal tersebut mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan
dari sisi arus kas akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, pengusaha pun mengalami kesulitan untuk
bisa mempertahankan usahanya.
659