Page 655 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 655
Dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 158 disebutkan
bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Ditegaskan pula dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1) bahwa Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Setidaknya ada dua jalan untuk merevisi atau menganulir UU Ciptaker. Masalahnya, jika
mengubah UU Ciptaker melalui DPR ( legislative review ), prosesnya panjang, mencakup
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan (vide Pasal 1 Angka 1 UU No.12/2011).
Namun, pengajuan permohonan uji materi UU Ciptaker terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK
setelah UU tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Apakah Presiden RI Joko Widodo sudah mengesahkan RUU Ciptaker menjadi undang-undang?
Hal ini mengingat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 72 Ayat (2)
mengamanatkan pimpinan DPR menyampaikan RUU itu kepada Presiden dalam jangka waktu
paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, atau selambat-lambatnya pada
hari Senin (12/10).
Selanjutnya, RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam
jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden, atau selambat-lambatnya pada hari Rabu (4/11).
Jika tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak
rancangan undang-undang itu disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan
wajib diundangkan (vide Pasal 73 Ayat 2).
Versi draf Ketika berupa naskah akademik nama rancangan undang-undang ini "RUU Cipta
Lapangan Kerja". Setelah melalui pembahasan di DPR RI, sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020,
namanya berubah menjadi "RUU Cipta Kerja".
Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI, kata Ketua Baleg Supratman Andi
Agtas, telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat
panja, dan 6 kali rapat tim perumus (timus)/tim penyusun (timsin).
Draf RUU yang beredar di tengah masyarakat melalui media sosial pun beraneka ragam.
Pasalnya, masih ada yang mempersoalkan peniadaan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Berdasarkan file "RUU Cipta Kerja" bunyi Pasal 88C Ayat (1): Gubernur menetapkan upah
minimum sebagai jaring pengaman; Ayat (2) upah minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) merupakan upah minimum provinsi (UMP). Dalam dokumen ini UMK dihapus.
Setelah tanggal 3 Oktober atau berdasarkan nama dokumen "UU Cipta Kerja FINAL - Paripurna",
UMK tetap ada.
Pasal 88C Ayat (1): Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi; (2) Gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu; (3) Upah minimum
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
Selanjutnya, Ayat (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan; Ayat (5)
Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi.
654
