Page 653 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 653
pembahasan yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea.
DIBONGKAR SEMUANYA OLEH ORANG KADIN, KETAHUAN: SERIKAT BURUH IKUT
BAHAS OMNIBUS LAW
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengungkapkan
bahwa setidaknya ada enam konfederasi besar di bidang perburuhan yang ikut terlibat untuk
membahas RUU Cipta Kerja ( Omnibus Law Ciptaker) yang akhirnya disahkan DPR, Senin
(5/10).
"Seingat saya ada enam konfederasi besar yang ikut membahas bersama kami pasal per pasal
dari pagi sampai malam. Itu di bulan Juli," katanya, seperti dikutip, Detikcom, Jumat
(9/10/2020).
Lanjutnya, ia juga mengakui ada dua konfederasi besar yang mundur di tengah pembahasan
yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal dan Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea.
Diketahui, kedua petinggi tersebut sudah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum RUU
Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin 5 Oktober.
Dalam pernyataan resmi Kadin, para pengusaha meyakini UU Ciptaker akan membawa angin
segar bagi dunia usaha lantaran memang sudah ditunggu-tunggu para pengusaha sejak lama.
Ia pun memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan
RUU Cipta Kerja untuk menjadi UU.
"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan," ungkap dia dalam keterangan resmi, Senin (5/10).
"Juga kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga
tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang
terus bertambah," katanya.
Lanjutnya, ia mengklaim dengan banyaknya investasi, maka lapangan perkerjaan akan semakin
terbuka dan meluas.
Terlebih, dampak pandemi Covid-19, ekonomi ikut terdampak, termasuk penyediaan lapangan
kerja. "Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan
investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting,
yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%," ujarnya.
Menurutnya, ketika UU Cipta Kerja diterapkan maka akan meningkatkan daya saing Indonesia
dan mendorong investasi masuk sehingga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi
masyarakat yang akhirnya akan mempercepat pemulihan perekonomian nasional, apalagi di
masa pandemi ini.
"Kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang
sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi," katanya lagi..
652
