Page 648 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 648
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan (vide Pasal 1 Angka 1 UU No.12/2011).
Namun, pengajuan permohonan uji materi UU Ciptaker terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK
setelah UU tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Apakah Presiden RI Joko Widodo sudah mengesahkan RUU Ciptaker menjadi undang-undang?
Hal ini mengingat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 72 Ayat (2)
mengamanatkan pimpinan DPR menyampaikan RUU itu kepada Presiden dalam jangka waktu
paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, atau selambat-lambatnya pada
hari Senin (12/10).
Selanjutnya, RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam
jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden, atau selambat-lambatnya pada hari Rabu (4/11).
Jika tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak
rancangan undang-undang itu disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan
wajib diundangkan (vide Pasal 73 Ayat 2).
Versi draf Ketika berupa naskah akademik nama rancangan undang-undang ini "RUU Cipta
Lapangan Kerja". Setelah melalui pembahasan di DPR RI, sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020,
namanya berubah menjadi "RUU Cipta Kerja".
Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI, kata Ketua Baleg Supratman Andi
Agtas, telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat
panja, dan 6 kali rapat tim perumus (timus)/tim penyusun (timsin).
Draf RUU yang beredar di tengah masyarakat melalui media sosial pun beraneka ragam.
Pasalnya, masih ada yang mempersoalkan peniadaan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Berdasarkan file "RUU Cipta Kerja" bunyi Pasal 88C Ayat (1): Gubernur menetapkan upah
minimum sebagai jaring pengaman; Ayat (2) upah minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) merupakan upah minimum provinsi (UMP). Dalam dokumen ini UMK dihapus.
Setelah tanggal 3 Oktober atau berdasarkan nama dokumen "UU Cipta Kerja FINAL - Paripurna",
UMK tetap ada.
Pasal 88C Ayat (1): Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi; (2) Gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu; (3) Upah minimum
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
Selanjutnya, Ayat (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan; Ayat (5)
Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi.
Ayat (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dengan
peraturan pemerintah.
Itu salah contoh perbedaan antara dua draf. Hal lainnya, draf yang diparipurnakan terdiri atas
15 bab dan 186 pasal, sedangkan draf sebelumnya berisi 15 bab dan 174 pasal.
647
