Page 649 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 649
Sebelum disetujui RUU Ciptaker menjadi UU, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya,
yaitu enam fraksi menyatakan setuju, Fraksi PAN memberikan catatan, serta Fraksi Partai
Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU .
Selain itu, dikeluarkannya tujuh UU dari draf yang diparipurnakan, yaitu UU Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers; UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional; UU No. 14/2005 tentang Guru
dan Dosen; UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU No. 20/2013 tentang Pendidikan
Kedokteran; UU No. 4/2019 tentang Kebidanan; dan UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.
Jika mengacu pada draf terakhir, sebenarnya apa yang menjadi keberatan pekerja/buruh telah
diakomodasi oleh pembuat undang-undang. Namun, untuk lebih pastinya, sebaiknya menunggu
setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, baru menentukan langkah
berikutnya.
Karena belum ada kepastian, seyogianya semua pihak menahan diri. Kalaupun konten-nya sesuai
dengan draf terakhir, masih ada opsi lain, yakni perpu.
Jika Presiden berencana menerbitkan perpu untuk mencabut atau mengubah sejumlah pasal
dalam UU Ciptaker, alangkah baiknya membentuk tim yang bertugas mengakomodasi keinginan
semua pemangku kepentingan yang terkait dengan ketentuan di dalam undang-undang
tersebut.
Jangan sampai hal-hal yang belum jelas menjadi acuan untuk bertindak, apalagi sampai merusak
fasilitas umum dan mobil dinas serta menyebabkan kedua belah pihak (pedemo dan aparat)
luka-luka, seperti aksi massa di sejumlah kota di Tanah Air pada hari Kamis (8/10).
Di lain pihak, aksi massa juga berpotensi terjadi kerumunan yang menimbulkan klaster ( cluster
) baru penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
648
