Page 647 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 647
Judul Selesaikan lewat uji materi atau perpu daripada di jalanan
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/341569/selesaikan-lewat-uji-
materi-atau-perpu-daripada-di-jalanan
Jurnalis D.Dj. Kliwantoro
Tanggal 2020-10-09 09:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Aksi massa di tengah pandemik COVID-19 bukanlah satu-satunya jalan untuk menolak Undang-
Undang Cipta Kerja. Masih banyak jalan untuk menganulir UU Ciptaker yang pembentukannya
menggunakan metode omnibus law . Bagi yang keberatan, bisa mengajukan permohonan
judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga tinggi negara inilah
yang akan menguji apakah UU ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau tidak.
SELESAIKAN LEWAT UJI MATERI ATAU PERPU DARIPADA DI JALANAN
Aksi massa di tengah pandemik COVID-19 bukanlah satu-satunya jalan untuk menolak Undang-
Undang Cipta Kerja. Masih banyak jalan untuk menganulir UU Ciptaker yang pembentukannya
menggunakan metode omnibus law . Bagi yang keberatan, bisa mengajukan permohonan
judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga tinggi negara inilah
yang akan menguji apakah UU ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau tidak.
Hal itu sudah diatur di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU
No.15/2019. Wacana berkembang di tengah aksi massa pada hari Kamis (8/10) adalah peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (singkatan atau akronimnya sesuai dengan Lampiran II
nomor 10 dan 239 UU No. 12/2011 adalah perpu, bukan perppu).
Dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 158 disebutkan
bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Ditegaskan pula dalam UUD NRI Tahun
1945 Pasal 5 Ayat (1) bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Setidaknya ada dua jalan untuk merevisi atau menganulir UU Ciptaker. Masalahnya, jika
mengubah UU Ciptaker melalui DPR ( legislative review ), prosesnya panjang, mencakup
646
