Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 654
Judul Selesaikan lewat "JR" atau perpu ketimbang di jalanan
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1773465/selesaikan-lewat-jr-atau-
perpu-ketimbang-di-jalanan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-09 09:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) UU Cipta Kerja FINAL - Paripurna
Ringkasan
Aksi massa di tengah pandemik COVID-19 bukanlah satu-satunya jalan untuk menolak Undang-
Undang Cipta Kerja. Masih banyak jalan untuk menganulir UU Ciptaker yang pembentukannya
menggunakan metode omnibus law .
Bagi yang keberatan, bisa mengajukan permohonan judicial review (JR) atau uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga tinggi negara inilah yang akan menguji apakah UU ini
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak.
SELESAIKAN LEWAT "JR" ATAU PERPU KETIMBANG DI JALANAN
Aksi massa di tengah pandemik COVID-19 bukanlah satu-satunya jalan untuk menolak Undang-
Undang Cipta Kerja. Masih banyak jalan untuk menganulir UU Ciptaker yang pembentukannya
menggunakan metode omnibus law .
Bagi yang keberatan, bisa mengajukan permohonan judicial review (JR) atau uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga tinggi negara inilah yang akan menguji apakah UU ini
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak.
Hal itu sudah diatur di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU
No.15/2019.
Wacana berkembang di tengah aksi massa pada hari Kamis (8/10) adalah peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (singkatan atau akronimnya sesuai dengan Lampiran II nomor 10 dan
239 UU No. 12/2011 adalah perpu, bukan perppu).
653
