Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 120
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan program pemberian vaksinasi ini sebagai
bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan memberi
perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan kepada semua, khususnya pekerja/buruh
sehingga dapat bekerja dan beraktivitas secara normal. "Program ini sebagai salah satu upaya
pemerintah dalam melindungi kesehatan para pekerja/buruh, sehingga dapat bekerja dengan
baik," kata Menaker.
Meskipun sudah dilakukan vaksinasi, Menaker Ida mengingatkan pekerja/buruh agar tetap
disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat maupun di tempat
kerja. Hal itu karena dalam sepekan terakhir ini kasus Covid-19 di sejumlah daerah melonjak
yang nantinya bisa memperlambat pemulihan ekonomi.
Namun, katanya, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini
akan kembali ke zona positif, yaitu di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen.
Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah dan sedang meluncurkan
berbagai program pengungkit ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Diantara programnya melalui subsidi gaji/upah, Kartu Prakerja, bantuan produktif usaha mikro,
padat karya, pelatihan vokasi, pemagangan di industri.
Termasuk di pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, pelatihan wirausaha
baru, inkubasi bisnis. Bahkan hingga program penempatan tenaga kerja dalam negeri,
penempatan tenaga kerja luar negeri, dan gerakan pekerja sehat.
Kebijakan berikutnya adalah kebijakan pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja/buruh
untuk menggerakan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak baik bagi kinerja
perusahaan.
Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu,
mengatakan peran kementerian dan lembaga sangat penting dalam mempercepat proses
vaskinasi Covid-19. Pasalnya, pihaknya menargetkan 181,5 juta rakyat Indonesia di atas usia 18
tahun sudah divaksin pada tahun ini.
"Target kita sampai bulan Juni untuk tenaga kesehatan (nakes), lanjut usia (lansia), dan pelayan
publik ada 40 juta sampai bulan Juni harus kita tuntakan. Oleh karena itu peran dari kementerian
dan lembaga sangat-sangat dibutuhkan. Kementerian Kesehatan tidak mampu bekerja
sendirian," ujarnya menambahkan.
119
