Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 15
(4/5), termasuk melibatkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsotek).
Dia mengatakan, dalam pemantauan nanti salah satu poin yakni selain menginstruksikan
pembayaran THR, juga ingin mengetahui kendala dihadapi perusahaan dalam mengeksekusi hak
karyawan sekaligus menjadi bahan laporan kepada kepala daerah supaya tercipta solusi bila ada
perusahaan tidak mampu membayar hak karyawan atau sedang kolaps.
“Dari sekian banyak perusahaan beroperasi di Palu, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan
yang sedang goyang. Oleh karena itu penting dilakukan pemantauan lapangan,” ujar Setyo.
Dijelaskannya, berdasarkan aturan ketenagakerjaan bahwa perusahaan wajib membayar THR
sebagaimana mestinya sesuai besaran gaji pokok, jika perusahaan sedang mengalami minim
pendapatan maka perlu perundingan antara kedua belah pihak dalam menentukan besaran nilai
tunjangan tersebut, agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, perusahaan wajib memenuhi kewajibannya
sesuai koridor yang ada supaya tidak menimbulkan perselisihan dan berujung pada sengketa.
“Idealnya pembayaran THR lebih cepat lebih baik sebagaimana aturan berlaku dan paling lambat
H-3 lebaran, karena kebutuhan menghadapi Idul Fitri cukup besar dan hasil pemantauan ini akan
menjadi bahan Pemkot Palu dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan,” katanya.
Menurutnya, dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan perlu tercipta harmonisasi,
supaya dalam urusan pekerjaan tidak menimbulkan perselisihan, dalam artian pekerja dituntut
lebih produktif, dan di sisi lain pemberi kerja menyediakan upah sesuai ketetapan pemerintah.
(ant)
14
